Monthly Archives: January 2013

Cerita Lengkap Meninggalnya Adolf Hitler di Indonesia

Cerita dibawah ini adalah cerita yang ditulis oleh wartawan senior dari surat kabar atau koran Pikiran Rakyat yang terbit di Jawa Barat. Cerita ini dipublikasikan dalam beberapa artikel di koran Pikiran Rakyat dalam beberapa kali terbitan. Silahkan dibaca dan disimak dengan baik :

TEKA-TEKI kematian diktator Jerman Adolf Hitler, kembali jadi perbincangan hangat. Koran The Daily Telegraph pada 28 September 2009 menurunkan satu laporan, tengkorak yang selama ini diduga milik Hitler dan disimpan di Rusia ternyata, bukanlah tengkorak tokoh tersebut. Dalam Program History Channel Documentary, koran yang terbit di Inggris itu menjelaskan, tengkorak tersebut merupakan tengkorak perempuan yang meninggal di bawah usia 40 tahun.

Dengan informasi ini, semakin terbuka munculnya spekulasi seputar kematian tokoh Perang Dunia II tersebut. Selama ini, sebagian masyarakat dunia meyakini pemimpin Nazi (Nationalsozialismus) Jerman tersebut, tewas bunuh diri di salah satu bunker di Berlin pada 30 April 1945 bersama kekasihnya Eva Braun. Ketika itu usia Hitler 56 tahun.

Sebagian lagi beranggapan, Hitler berhasil melarikan diri bersama Eva Braun, kemudian menghabiskan masa tuanya di Brasil, Argentina, atau wilayah lainnya di Amerika Selatan. Masing-masing pihak mengemukakan berbagai argumen yang memperkuat dugaan mereka. Sejumlah dokumen diungkapkan dan para saksi pun berbicara.

Selain versi yang sudah lama dikenal dunia, terdapat versi Indonesia yang boleh jadi merupakan versi terbaru. Dalam versi itu dijelaskan tentang kemungkinan Hitler melarikan diri ke Indonesia dan meninggal di Surabaya. Dugaan ini didasarkan pada penuturan seorang dokter warga Bandung, Sosrohusodo.

Sosro adalah dokter lulusan Universitas Indonesia. Dia menuliskan pendapatnya pada satu artikel di Pikiran Rakyat pada 1983. Kemudian pada 1994 saya bertemu dengan Sosrohusodo. Hasil wawancara itu dimuat Pikiran Rakyat pada 24 Februari 1994 dalam bentuk artikel yang cukup panjang. Artikel itulah yang kemudian wara-wiri di dunia maya belakangan ini.

Pertemuan dengan Sosrohusodo ketika itu dilakukan atas permintaannya. Saya ini sudah tua. Akan tetapi, saya masih memiliki satu beban besar yang hingga kini belum terungkap, yaitu mengenai diktator Jerman Adolf Hitler, katanya, saat berbincang di rumahnya Jln. Setiabudhi seberang kampus UPI Bandung. Rumahnya tidak begitu besar, tetapi halamannya cukup luas. Raut gelisah terlihat di wajah Sosrohusodo.

Dia pun memperlihatkan setumpuk dokumen yang tampak lusuh. Diikat dengan beberapa belit benang. Antara lain berisi foto-foto lama, yang memperlihatkan seorang lelaki dan perempuan bule warga negara Jerman, paspor, dan buku harian dengan tulisan steno. Terdapat pula foto seorang wanita Sunda, yang disebutnya sebagai sumber amat penting dan memperkuat teorinya itu.

Lelaki dalam foto-foto itu bernama dr. Poch, pemimpin salah satu rumah sakit umum di Pulau Sumbawa Besar. Sosro sempat bertemu langsung beberapa kali dengan Poch, saat bertugas sebagai tenaga kesehatan di kapal Hope yang dijadikan rumah sakit pada 1960.

Melalui perbincangan tentang masa lalunya dan ciri-ciri fisik, saya semakin yakin Poch bukan orang sembarangan. Saya curiga dialah Adolf Hitler yang misterius itu. Apalagi, dia ditemani seorang perempuan yang menurut saya wajahnya mirip Eva Braun, kekasihnya. Akan tetapi, keyakinan ini saya pendam sangat lama. Hingga saya selesai bertugas di kapal Hope, rasa penasaran itu belum terjawab,” kata pria kelahiran Gundih Jawa Tengah, yang saat itu berusia 63 tahun.

 
Keyakinan dan sekaligus rasa penasaran Sosrohusodo muncul kembali, setelah lebih dari dua puluh tahun kemudian dia menemukan informasi-informasi baru. Maka dia pun melakukan rekonstruksi pengalamannya, membuka kembali catatan-catatan, dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sosro benar-benar tertantang untuk mengungkap misteri dr. Poch. Saat itu, dia memperlihatkan sejumlah tulisan yang dibuatnya seperti diktat.

Dari perjumpaannya dengan Poch, Sosro mengetahui kaki kiri dokter tersebut tidak normal. Jika berjalan harus diseret. Sementara tangan kirinya selalu gemetar. Kumisnya dipotong pendek dan hanya tersisa di tengah. Persis seperti yang ditirukan komedian terkenal Charlie Chaplin. Tidak tersisa rambut di kepalanya alias plontos.

Jika benar Poch adalah Hitler, pada saat bertemu Sosro dia berusia 71 tahun. Sebab, Hitler lahir pada 1889. Saya kira usianya seperti itu, sesuai dengan penampilan fisiknya. Saya ingat betul kondisi fisiknya, karena bukan hanya sekali bertemu dengannya dan berbicara tentang hal itu, kata Sosro.

Hal lain yang membuatnya heran, ternyata Poch tidak memiliki ijazah kedokteran, tidak memiliki lisensi apa pun di bidang kesehatan. Akan tetapi, ternyata dia bisa memimpin satu rumah sakit. Sehari-hari Poch sering membungkus tubuhnya dengan seragam putih, pakaian khas dunia kedokteran. Sebagai seorang dokter, Sosro pernah memancing Poch dengan percakapan soal kesehatan.

Poch ternyata tidak menguasai dunia medis, saya tahu itu. Dari pembicaraannya, dia tidak mengerti soal kedokteran. Ini makin misterius saja. Lalu siapa yang mengangkatnya menjadi pemimpin rumah sakit tersebut. Tentu tidak sembarang orang bisa menjadi pimpinan salah satu lembaga penting seperti itu, kata Sosro.

Pada satu kesempatan berkunjung ke kediaman Poch, banyak hal dikemukakan dokter tua tersebut yang justru memperkuat dugaan Sosro. Misalnya saat ditanya tentang pemerintahan Hitler, Poch secara terang-terangan memujinya. Dia juga menolak anggapan terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap orang Yahudi di Kamp Auschwicz. Padahal, dalam sejarah dunia kamp yang satu ini merupakan cerita horor legendaris pada masa kejayaan Nazi.

Poch juga mengaku tidak tahu-menahu, ketika ditanya tentang kematian Adolf Hitler pada 1945 di Berlin. Dia hanya bercerita, keadaan saat itu benar-benar kacau-balau dan setiap orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Poch seperti menghindar jika ditanya terlalu jauh soal sosok Hitler dan sepak terjang Nazi.

Hampir sepanjang perbincangan berlangsung, lelaki tua yang gemar memotret itu mengeluhkan tentang tangan kirinya yang gemetar. Sosro kemudian meminta izin untuk memeriksa saraf ulnarisnya. Ternyata tidak ada kelainan. Demikian pula dengan tenggorokannya sehat-sehat saja. Saat itu, Sosro menyimpulkan kemungkinan Hitler hanya menderita parkinson, berkaitan dengan usianya yang lanjut.

Lalu Sosro berasumsi, kemungkinan penyakit itu muncul karena trauma psikis. Dugaan saya langsung diiyakan Poch. Saya kaget juga. Akan tetapi, ketika saya tanya lebih jauh sejak kapan penyakit itu menghinggapinya, Poch malah bertanya kepada istrinya dalam bahasa Jerman. Penyakit kamu muncul sewaktu tentara Jerman kalah perang di Moskow. Ketika itu, Goebbels memberi tahu kamu dan kamu memukul-mukul meja, ujar istrinya seperti ditirukan Sosro.

Siapa Goebbels? Apakah yang dimaksud adalah Joseph Goebbels, wartawan yang banyak membantu gerakan Nazi dan kemudian menjadi Menteri Propaganda pada pemerintahan Hitler? Tidak tahu keceplosan atau bagaimana, beberapa kali istrinya memanggil Poch dengan sebutan Dolf. Apakah ini merupakan kependekan dari ‘Adolf’ atau bukan, saya tidak begitu pasti. Namun, itulah yang saya dengar langsung, katanya.

PERJUMPAAN Sosrohusodo dengan Hitler diwarnai berbagai kebetulan. Kebetulan pertama, ketika dia bertugas di Kapal Hope. Kebetulan kedua terjadi pada tahun 1981. Setelah lebih dari 21 tahun, pengalaman bertemu dengan Poch terekam dalam benaknya dan dicatat pada buku hariannya, seorang keponakannya datang berkunjung ke Bandung dan memperlihatkan mazalah Zaman edisi No. 15 Januari 1980.

Pada majalah tersebut terdapat sebuah artikel yang ditulis Heinz Linge, bekas orang dekat Hitler, berjudul ”Cerita Nyata Hari Terakhir Seorang Diktator. Tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Try Budi Satria. Sambil memperlihatkan majalah Zaman, Sosro menerangkan, dalam tulisan itu Linge menceritakan tentang peristiwa bunuh diri Hitler dan Eva Braun. Kemudian menerangkan tentang kondisi fisik Hitler saat itu.

Beberapa alinea dalam tulisan itu membuat jantung saya berdetak keras, seperti menyadarkan saya kembali. Sebab di situ ada ciri-ciri Hitler yang juga saya temukan pada diri si dokter tua Jerman. Apalagi setelah saya membaca buku biografi Hitler. Semuanya ada kesamaan, ucap ayah empat anak ini.

Heinz Linge menulis, Beberapa orang di Jerman mengetahui bahwa Führer sejak saat itu kalau berjalan maka dia menyeret kakinya, yaitu kaki kiri. Penglihatannya pun sudah mulai kurang terang serta rambutnya hampir sama sekali tidak tumbuh. Kemudian, ketika perang semakin menghebat dan Jerman mulai terdesak, Hitler mulai menderita penyakit kejang urat.

Di samping itu, tangan kirinya pun mulai gemetar pada waktu kira-kira pertempuran di Stalingrad tidak membawa keberuntungan bagi tentara Jerman, dan ia mendapat kesukaran untuk mengatasi tangannya yang gemetar itu. Pada akhir artikel, Linge menulis, Tetapi aku bersyukur bahwa mayat dan kuburan Hitler tidak pernah ditemukan.

Semangat untuk mengungkap misteri Poch semakin menggebu di dada Sosrohusodo.

Buku-buku tentang Hitler pun dibaca Sosrohusodo. Perhatiannya selalu tertuju pada alinea-alinea yang menggambarkan kondisi fisik Hitler pada masa-masa akhir kekuasaannya. Sebab itulah kunci yang diharapkan akan membawanya lebih jauh masuk ke dunia Hitler.

Sosro pun segera mengontak kenalannya yang ada di Pulau Sumbawa. Dia memperoleh kabar, Poch sudah meninggal dunia di Surabaya. Namun, beberapa waktu sebelum meninggal, istrinya pulang ke Jerman bersama seorang anak lelakinya. Poch sendiri kemudian menikah dengan seorang wanita asal berinisial S. Wanita ini adalah karyawan salah satu kantor pemerintahan di Sumbawa.

Setelah Poch meninggal dunia, Nyonya S kembali ke Bandung. Untuk menelusuri keberadaan S, bukanlah perkara mudah. Namun ketekunannya membuahkan hasil, beberapa orang memberi tahu keberadaan wanita tersebut. Ternyata S tinggal di sebuah rumah di kawasan Babakan Ciamis.

Saya bertanya ke sana sini. Akhirnya ditemukan juga keberadaan S. Pada awalnya dia enggan berbicara lebih jauh tentang Poch. Dia seperti menjaga betul rahasia suaminya itu. S mengaku tidak ingin berurusan dengan persoalan macam-macam, ingin hidup tenang. Tetapi, saya terus membujuknya dan akhirnya mau juga berbicara terus terang, ujar Sosrohusodo.

Di sela-sela pembicaraanya tentang S, Sosro memperlihatkan foto wanita itu. Juga foto saat perkimpoiannya dengan Poch. Foto-foto tersebut merupakan sebagian dari dokumen yang diserahkan S kepada Sosro. Dokumen lainnya berupa rebewes (SIM) yang bercap jempol Poch, paspor yang diterbitkan dari Jerman, serta buku harian yang sebagian halamannya diisi tulisan steno.

Dari Nyonya S pula diketahui bahwa Poch meninggal pada tanggal 15 Januari 1970 pukul 19.30 WIB dalam usia 81 tahun di RS Karang Menjangan Surabaya akibat serangan jantung. Poch dimakamkan keesokan harinya di pemakaman Desa Ngagel. Sayang, Sosro tidak bersedia memberikan data secara terperinci tentang S, termasuk alamatnya secara lengkap.

Saya ini sudah berjanji kepada Nyonya S untuk tidak mengganggu ketenangannya. Yang penting saya sudah bertemu dengannya dan mendapatkan dokumen berharga. Tetapi kalau Anda mau mencarinya sendiri silakan. Bawa foto ini dan tanyakan kepada warga di Babakan Ciamis, katanya.

SOSROHUSODO menemukan data menarik dalam buku harian berukuran saku milik Poch. Dalam buku lusuh tersebut ditemukan ratusan alamat orang asing yang tinggal di berbagai negara di dunia. Di berbagai halamannya terdapat coretan tangan yang sulit dibaca. Di bagian lainnya terdapat tulisan steno. Semuanya berbahasa Jerman.

Lihat ini catatannya. Buku ini banyak berbicara dalam upaya pengungkapan sosok misterius Poch. Memang tidak mudah, tetapi saya tertantang. Mungkin ini hanya soal waktu,” kata Sosro sambil membuka halaman-halaman buku kecil itu.

Memang tidak ada identitas jelas pemilik buku itu. Hanya, ada beberapa kode terdiri atas angka-angka yang tidak jelas maknanya. Pada sampul depan bagian dalam, tertulis kode J.R. KePaD No. 35637 dan 35638, dengan masing-masing nomor ditandai lambang biologis laki-laki dan perempuan. Ini memperkuat dugaan saya, buku itu milik kedua orang yang saya yakini sebagai Hitler dan Eva Braun. Mereka menutup identitasnya rapat-rapat, tetapi tetap ada celah yang menuntun pada kenyataan sebenarnya, tuturnya.

Sementara nama-nama negara yang tertulis dalam buku itu antara lain Pakistan, Tibet, Argentina, Afrika Selatan, dan Italia. Di salah satu halamannya terdapat tulisan yang dalam bahasa Indonesia berarti Organisasi Pelarian. Tuan Oppenheim pengganti Ny. Kruger. Roma Sardegna 79a/1. Ongkos-ongkos untuk perjalanan ke Amerika Selatan (Argentina).

Lalu, ada satu nama dalam buku saku tersebut yang sering disebut-sebut dalam sejarah pelarian orang-orang Nazi, yaitu Prof. Dr. Draganowitch, atau ditulis pula Draganovic. Di bawah nama Draganovic tertulis Delegation Argentina da Imigration Europa  Genua Val Albaro 38. Secara terpisah, di bawahnya lagi tertera tulisan Vatikan. Di halaman lain disebutkan, Draganovic Kroasia, Roma via Tomacelli 132.

Sosro kemudian memperlihatkan majalah Intisari terbitan Oktober 1983, yang memuat sosok Klaus Barbie alias Klaus Altmann, bekas anggota polisi rahasia Jerman zaman Nazi. Di situ tertulis satu alamat Val Albaro. Disebutkan pula bahwa Draganovic memang memiliki hubungan dekat dengan Vatikan Roma. Profesor inilah yang membantu pelarian Klaus Barbie dari Jerman ke Argentina. Pada 1983, Klaus diekstradisi dari Bolivia ke Prancis, negara yang menjatuhkan hukuman mati terhadapnya pada 1947.

Masih banyak alamat dalam buku ini yang belum seluruhnya saya ketahui relevansinya dengan gerakan Nazi. Saya juga sangat berhati-hati tentang hal ini, sebab menyangkut negara-negara lain. Saya masih harus bekerja keras menemukan semuanya. Saya yakin kalau nama-nama yang tertera dalam buku kecil ini adalah para pelarian Nazi,katanya.

Setelah menerima buku catatan harian dr. Poch dari Ny. S, Sosrohusodo bingung ketika harus menerjemahkan bagian yang ditulis dengan huruf steno. Dia bertanya ke beberapa orang yang mengerti soal stenografi. Namun, mereka kurang paham karena model steno itu jarang dipakai pada masa sekarang.

Akhirnya saya menyurati penerbit buku steno di Jerman, minta bantuan mereka. Selang beberapa waktu kemudian datang jawaban, steno yang contohnya saya kirimkan itu merupakan stenografi Jerman yang sudah kuno. Namanya sistem Gabelsberger dan sudah lebih dari 60 tahun tidak dipakai lagi, tutur Sosrohusodo.

Meski demikan, pihak penerbit berjanji akan mencarikan orang yang ahli steno Gabelsberger. Ternyata penerbit itu menepati janjinya, dengan mengirimkan terjemahan steno itu ke dalam bahasa Jerman. Lalu Sosro menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Judul catatan itu kurang lebih Keterangan Singkat tentang Pengejaran Perorangan oleh Sekutu dan Penguasa Setempat pada Tahun 1946 di Salzburg. Salzburg adalah nama kota di Austria. Di dalam catatan itu antara lain tertulis, Kami berdua, istri saya dan saya, pada tahun 1945 di Salzburg.

Memang tidak secara jelas diterangkan identitas kami berdua dalam catatan tersebut. Akan tetapi, yang jelas tersirat mereka berdua berada dalam ancaman. Antara lain dikejar-kejar oleh CIC (Dinas Rahasia AS). Pokoknya catatan itu menggambarkan penderitaan orang yang diburu pihak keamanan, tutur Sosrohusodo.

Selain itu, terdapat pula abjad yang ditulis dengan huruf besar secara mencolok. Kalau diurutkan, kemungkinan merupakan rute pelarian keduanya. Huruf-huruf itu adalah B, S, G, J, B, S, R. Menurut Sosro, cara menyingkat tulisan seperti itu merupakan kebiasaan Hitler dalam membuat catatan. Kebiasaan ini ditemukan pula dalam literatur lain yang saya baca, ujarnya.

Lalu dia menerjemahkan dan mengaitkannya dengan kemungkinan rute pelarian Hitler. Kedua insan itu memulai pelariannya dari B yang berarti Berlin, lalu S (Salzburg), G (Graz), J (Jugoslavia), B (Beograd), S (Sarajevo), dan R (Roma). Roma, menurut dia, sebagai kota terakhir di Eropa yang menjadi tempat pelarian kedua orang itu. Setelah itu, mereka keluar dari benua tersebut menuju sebuah tempat bernama Pulau Sumbawa.

Sosro membacakan hasil terjemahan dari catatan harian itu, Pada hari pertama di bulan Desember, kami harus pergi ke R untuk menerima surat paspor yang kemudian berhasil membawa kami meninggalkan Eropa. Keterangan ini sesuai dengan data pada paspor dr. Poch yang menyebutkan, paspor bernomor 2624/51 diberikan di Rom (tanpa huruf akhir a). Pada catatan buku itu nama Dragnovic dikaitkan dengan Roma.

Sosro kembali memperlihatkan majalah Zaman edisi 14 Mei 1984 ketika membahas tentang Berlin dan Salzburg. Menurut dia, sejarah mencatat peristiwa jatuhnya pesawat yang membawa surat-surat rahasia Hitler di sekitar Jerman Timur tahun 1945. Kenyataan ini menjadi petunjuk tentang rute pelarian mereka.

Tentang pelarian Hitler, Sosrohusodo menyimpan kisah yang didengar dari masyarakat tempatnya bertugas di Sumbawa. Masyarakat di sana bercerita, pada suatu ketika mereka melihat munculnya kapal selam dari laut yang disusul dengan pendaratan sebuah wahana yang berbentuk bulat.

Saya mendengar cerita ini dari mulut ke mulut. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini ada kaitan dengan kemungkinan larinya Hitler menggunakan kapal selam dari Eropa ke perairan Sumbawa? Tidak begitu jelas. Tapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin, katanya.

Sosro sangat yakin, orang sebesar dan sepenting Hitler memiliki pengikut setia. Mustahil jika mereka tidak memiliki strategi penyelamatan atas pimpinan tertingginya. Apalagi kemudian diketahui beberapa dugaan terdahulu tentang akhir hidup Hitler, belum ada satu pun yang pasti.

Jadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin jika pengikutnya memilih Pulau Sumbawa di Indonesia. Sebab saat itu Indonesia boleh dibilang sebagai wilayah yang masih terbuka untuk dijadikan tempat persembunyian. Lokasi Pulau Sumbawa juga begitu jauh dari Benua Eropa,” ujarnya beralasan.

Sosro pun bercerita tentang pengakuan Nyonya S berkaitan dengan hal itu. Suatu hari suaminya mencukur kumisnya mirip dengan kumis Hitler, kemudian S mempertanyakan kemiripan kumisnya itu dengan kumis Hitler. Poch malah mengiyakan bahwa dirinya adalah Hitler. Tapi jangan bilang sama siapa-siapa, begitu Sosro mengutip ucapan Nyonya S.

Sosrohusodo mungkin termasuk orang yang teguh memegang amanah. Hal itu terbukti ketika dia menutup rapat-rapat kepanjangan nama Nyonya S. Dia hanya memberi pintu masuk menuju identitas lengkapnya dalam bentuk foto-foto dan nama tempat Babakan Ciamis.

Setidaknya terdapat dua foto yang menunjukkan hubungan suami istri antara Ny. S dan Poch. Foto yang dibuat di Sumbawa itu disebut Sosro sebagai foto saat keduanya melangsungkan pernikahan di pendopo kabupaten. Penggunaan pendopo sebagai tempat hajatan menunjukkan posisi Poch yang dihormati di kalangan masyarakat setempat.

Pada foto itu terlihat Poch sudah semakin tua, bersetelan jas yang agak kebesaran, kemeja putih berdasi, dan berkacamata. Sementara S mengenakan kebaya putih, berkain batik, dan sanggul beruntai bunga yang jatuh di dada kanannya. Tangan kanannya memegang kipas. Mereka diabadikan dalam posisi berdiri.

Sementara pada foto yang satu lagi, Poch dan S duduk di kursi. Sementara di belakang mereka berdiri tiga pria. Jika senyum tampak tersungging di bibir S, maka di kedua foto itu wajah Poch begitu dingin. Menjelang pernikahan itulah, kata Sosro, konon Poch pindah agama menjadi seorang Muslim. Dia berganti nama menjadi Djamaluddin. Kemudian mereka pindah ke Surabaya.

Namun nama barunya sebagai seorang mualaf itu tampaknya tidak digunakan. Hal itu bisa dilihat pada makam Poch di Pemakaman Umum Ngagel Utara, Jalan Bung Tomo, Surabaya. Pada batu nisannya tertulis nama G. A. Poch. Belakangan saya baru tahu G.A. adalah kependekan dari Georg (tanpa e) Anton.

Ane tambahin foto-foto dari berbagai sumber biar lebih jelas.

SUMBER

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Beri aku 10 Pemuda ,Tapi Aku Masih ButuhTahta ?

Begitu Dahsyatnya potensi dalam diri pemuda sehingga beliau  sangat optimis bahwa apapun bisa dilakukan oleh pemuda.Suatu pengharapan  bapak pendiri bangsa yang merindukan kehadiran pemuda untuk bertanggung jawab terhadap masa depan sebuah bangsanya.  Nah seberapa penting  kekuatan pemuda  dimata  Ir.Sukarno itu? Mari kita coba mereka reka jawabanya dengan merefleksikan dengan kondisi kekinian yang  sarat tantangan  dan sempitnya ruang gerak yang diberikan pemuda.

Peran penting dari seorang pemuda adalah pada kemampuannya melakukan perubahan. Perubahan menjadi indikator suatu keberhasilan terhadap sebuah gerakan pemuda. Perubahan menjadi sebuah kata yang memiliki daya magis yang sangat kuat sehingga membuat gentar orang yang mendengarnya, terutama mereka yang telah merasakan kenikmatan dalam iklim status quo. Kekuatannya begitu besar hingga dapat menggerakkan kinerja seseorang menjadi lebih produktif. Keinginan akan suatu perubahan melahirkan  sosok pribadi yang berjiwa optimis. Optimis bahwa hari depan pasti lebih baik

Semangat  yang membara, perasaan cinta yang menggelora, itulah pemuda, yang seharusnya menjadi menjadi tonggak bangsa dan Negara .

Kita dapat melihat spirit masa lalu tentang pemuda. Sifat-sifat ketangguhan, pengorbanan dan dedikasi yang sangat tinggi yang pantas dijadikan pijakan langkah kedepan karena perjuangan adalah laksana mata rantai yang tak terputuskan dari zaman ke zaman sehingga jika kita tarik garus lurus akan saling berkaitan.Secara krono logis perjuangan pemuda dalam keterlibatannya  kehidupan kebangsaan bisa kita lihat sejarah masa lalu dimana setiap zamannya selalu ada perjuangan pemuda yang berperan.

Selain Ir. Sukarno ,harapan kepada pemuda ini juga kembali ditegaskan oleh presiden SBY, dimana Pada peringatan hari Sumpah Pemuda ke-80, Presiden SBY menegaskan hal yang mendasar tentang posisi pemuda sebagai subyek sejarah Indonesia. Pemuda harus menjadi pelaku aktif dan kritis guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan disegani negara lain. Pemuda musti mempersiapkan diri dengan memperbanyak ilmu pengetahuan, memperkuat mental, fisik, serta menciptakan karakter kepribadian yang kuat agar dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan martabat bangsa.

Penegasan presiden tersebut adalah harapan dan sekaligus pengakuan bahwa eksistensi, kemampuan, kiprah, dan peran pemuda sangat menentukan masa depan bangsa. Wajah Indonesia masa depan sebagian tergambar pada potret para pemuda masa kini. Eksistensi Indonesia masa depan sangat tergantung pada kekuatan kolektif pundak para pemuda untuk memanggulnya. Itulah posisi strategis pemuda dalam arus sejarah bangsa.

Namun dalam perkembangannya,kita bisa saksikan suatu kondisi yang kurang  sehat untuk kehidupan regenerasi bagi para pemuda seperti yang dapat terekam dalam berbagai kasus poltik yang melanda tanah air yang dipertontonkan baik oleh generasi tua atapun sebagain genersi muda kita . Kondisi ini menjadi tantangan hebat bagi pemuda generasi masa kini.

Menurut Prof. Anies Baswedan  Tantangan tersebut antara lain korupsi, anarkisme yang mengatas namakan agama, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya yang dikhawatirkan dapat menyebabkan kegagalan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, law enforcement, legal reforms dan bureaucratic reforms menjadi sangat krusial. wartapedia.com

Selain yang disebutkan Anies  justru yang sudah di depan mata  dihadapi pemuda masakini antara lain bagaimana melawan korupsi yang telah mengakar dan justru mulai menjangkiti kaum muda kita di beberapa posisi penting , narkoba yang telah menghancurkan mental pemuda kita, kemiskinan yang akhirnya mempertontonkan kesenjangan social akibat meningkatnya pola hedonism dll., pengangguran dimana-mana dan efek PHK yang masih belum teratasi, lunturnya nasionalisme  dengan mudahnya  isu isu sara masih menggejala mengncam  kesatuan persatuan Hingga Budaya yang telah mulai ditinggalkan dan dilupakan justru lebih menyukai budaya asing.

Dan yang paling kentara masih terkesan generasi tua belum ikhlas memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tampil berkarya khususnya dalam mengisi tugas kepemimpinan Nasional.Lihatlah masih betapa semangatnya generasi tua yang masih tega berebut pengaruh di kancah perpolitikan dewasa ini .

Tantangan inilah yang paling sulit untuk kita sikapi disatu sisi kita tetap menghormati generasi tua sebagai senior  pembimbing kita namun disisi lain dengan semangatnya justru masih keberatan untuk menyerahkan tampuk pimpnannya kepada kita generasi muda.Dengan kata lain generasi tua kita masih kemaruk  meskipun mereka mengetahui ada generasi selajuntnya yang sudah mengantri.

Sangat jauh dari sikap nrimo dan legowo, bukankah mestinya mereka tinggal tutwuri handayani dari belakang saja.Tanpa perlu lagi mereka ikut bertarung di medan laga.

Padahal  pimpinan yang dikatakan berhasil adalah ketika dia mampu menciptakan  pempimpin baru yang lebih  baik dari hasil bimbingnnya.Sementara, demokrasi rakyat sudah makin dewasa  figurlah yang bicara karena partai politik seperti kurang bermakna,simak fenomena  pengkaderan partai politik yang dinilai gagal sementara peran ormas belum terasa lantas kemana lagi generasi muda akan berkarya? selama belum dapat dipercaya,akan ditakutkan terjadi bahaya  stagnasi dikalangan  kaum muda ,sementara  upaya permak pemain pemuka pemuka lama  hanya akan membuat rakyat makin frustasi. Semoga kondisi tampilnya beberapa tokoh muda belakangan ini dapat mereduksi  antusiasme generasi tua yang masih kemaruk ini setidaknya menjadi cermin instropeksi yang nyata bahwa rakyat kini sudah menghendaki tampilnya kaum muda,inilah saatnya barubah… kaum muda yang bicara.

Kita berharap dari kondisi carut marut ini cukup menjadi kawah  candra dimuka  sehingga akan semakin menambah daya juang serta menjadi cambuk untuk menambah  kekuatan baru  untuk menciptakan energi yang super bagi proses kelahiran generasi yang unggul berkwalitas yang  mampu menghadapi segala tantangan berat  tersebut dengan jiwa yang lapang tak kenal menyerah   lebih berani, lebih tegas, lebih visioner dan memiliki pemikiran revolusioner untuk melakukan perubahan selanjutnya sehingga kita tidak hanya bangga pada sejarah masa lalu yang telah dilakukan generasi di tahun 1928,1945,1998 namun kita akan mampu menciptakan sejarah berikutnya bukankah sesungguhnya masa depan adalah milik pemuda.

SUMBER

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Sejarah Kondom

Pada tahun 100 sampai tahun 200 Masehi bukti awal dari pemakaian kondom di Eropa datang dari lukisan berupa pemandangan gua di Combrelles, Prancis. Tahun 1500-an untuk pertama kali dipublikasikan deskripsi dan pencobaan alat mencegah penyakit berupa kondom di Italia. Ketika itu Gabrielle Fallopius mengklaim menemukan sarung terbuat dari bahan linen dan itu diuji coba pada 1.100 lelaki sebagai kondom. Dari percobaan itu tak satu pun dari mereka yang terinfeksi penyakit sifilis.
 

Kondom Tempo Doeloe

Penemuan membuktikan bahwa kain linen itu bermanfaat mencegah infeksi. Tetapi, di kemudian hari kondom dikenal sebagai alat mencegah kehamilan. Itu diawali dari percobaan terhadap kain linen yang dibasahi dengan cairan kimia tahun 1500-an. Ketika linen direndam dalam cairan kimia kemudian dikeringkan dan dikenakan pria maka kain itu bisa mematikan sperma. Tahun 1700-an, kondom dibuat dari usus binatang. Perubahan bahan itu membuat harga kondom menjadi lebih mahal dibanding dengan kondom dari bahan linen. Ketika itu kondom dikenal sebagai ‘baju baja melawan kesenangan dan jaring laba-laba mencegah infeksi.’ Kondom tipe itu dipakai secara berulang.
Tahun 1894, Goodyear dan Hancock mulai memproduksi kondom secara massal terbuat dari karet yang divulkanisasi untuk mengubah karet kasar menjadi lebih elastisitas namun tetap kuat. Tahun 1861 untuk pertama kali kondom dipublikasikan di Amerika Serikat di surat kabar The New York Times. Tahun 1880 kondom dibuat dari lateks, tetapi pemakaiannya secara luas baru tahun 1930-an.

Tahun 1935 sebanyak 1.5 juta kondom diproduksi setiap hari di Amerika Serikat. Kemudian tahun 1980-an dan 1990-an pasaran kondom di Amerika Serikat didominasi pabrik kondom setempat. Baru tahun 1987 kondom produksi Jepang dengan merek Kimono memasuki pasar Amerika. Kondom tersebut lembut tipis dan iklannya pun menekankankan bahwa kesenangan sama pentingnya dengan pencegahan. Tahun 1990-an muncul beragam jenis kondom dan juga untuk pertama kali tersedia kondom polyurethane. Tahun 1993 produksi tahunan kondom lateks mencapai 8,5juta miliar.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Jejak Soeharto : Komando Jihad Made In Opsus

Salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia yang korbannya ialah umat Islam. Ribuan aktifis Islam ditangkapi secara sewenang-wenang, disiksa, dipenjara tanpa prosedur dan vonis tanpa landasan hukum. Walaupun korbannya ribuan tetapi kasus ini seakan telah dilupakan. Dokumen yang paling pasti, peristilahan Komando Jihad dilahirkan di meja pengadilan dan kejaksaan. Satu institusi Negara yang berkesatuan dengan kerja-kerja kepolisian dan militer di masa orde baru. Lembaga-lembaga itu semuanya dibawah kendali pemimpin tertinggi Soeharto.

Diantara aktifis Islam itu bahkan ada yang dihukum mati. Peristiwa kekerasan dan kesewenang-wenangan itu semua dibangun dalam konteks penghancuran politik umat Islam pasca pemusnahan komunisme PKI. Ali Murtopo seorang OPSUS dan tangan kanan Soeharto menyebut tahun itu sebagai tahun yang menentukan bagi kekuasaan orde baru pasca krisis Orde Lama. Sesuai cita-cita Ali Murtopo, akhirnya peristiwa Komando Jihad turut mengantarkan pada menunggalnya dan refresifnya kekuasaan politik orde baru.

Ada unsur rekayasa politik dalam kasus Komando Jihad di era Orde Baru yang ditandai operasi intelijen melalui sebuah Operasi Khusus. Selain itu, juga tampak jelas penyalahgunaan aparat militer yang bernaung di bawah Komando Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib) di tingkat pusat dan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) di tingkat daerah,”. Demikian disampaikan Busyro Muqoddas dalam ujian promosi untuk memperoleh doktor ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Agustus 2010 silam.

Ia mempertahankan disertasinya berjudul ‘Kasus Komando Jihad Ditinjau dari Perspektif Independensi dan Transparansi Kekuasaan Kehakiman‘ di hadapan tim penguji. Dikatakan Muqoddas (yang kini menjadi pimpinan KPK), rezim Orde Baru telah menyalahgunakan kekuasaan dengan menempatkan aparat militer dan intelijen untuk merekayasa suatu lakon politik yang menimbulkan korban pada kalangan Muslim.

Muara dari proses peradilan kasus Komando Jihad tersebut adalah praktik kekuasaan kehakiman yang tidak independen dan tidak transparan di bawah tekanan sebuah rezim politik otoriter dan antidemokrasi. “Indikasi itu tampak dalam proses peradilan dan putusan peradilan yang menyalahi peraturan dan ketentuan hukum sebagaimana yang harus dijunjung tinggi oleh negara hukum,” bebernya.

Institusi peradilan, menurut dia, menjadi alat penguasa sehingga berdampak pada sejumlah warga negara mengalami tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat pemerintah. “Seiring dominasi penguasa, terjadi pelanggaran institusi peradilan yang menyebabkan kekuasaan kehakiman tidak mampu berjalan secara independen dan transparan,” kata penerima penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada 2008 itu.

Kontroversi  kisah Komando Jihad di Indonesia dibukukan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, dengan judul Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Komando Jihad. Mantan Ketua Komisi Yudisiil itu  pernah terlibat langsung mendampingi sejumlah terdakwa dari kelompok radikal yang dituduh melakukan aksi terorisme di era 1970 hingga 1980-an.

Dalam buku itu, Busyro Muqoddas menyebut perjuangan Soekarmadji Maridjan Kartosuwiryo yang mencita-citakan syariat Islam di Indonesia sebenarnya telah selesai pada 1962. Namun kelompok itu dihidupkan kembali oleh intelijen dalam wujud Komando Jihad. Lantas kelompok tersebut dihancurkan kembali untuk memenangkan Golongan Karya pada 1971.

Jenderal Purn AM Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku tak bisa memberikan komentar membenarkan ataupun menyalahkan hipotesa tersebut. Alasannya, waktu itu dirinya masih berada di jajaran perwira Kopassus yang tak terlibat dengan segala permasalahan politik nasional.

Hendropriyono sepakat dengan informasi yang ditulis Buysro, Komando Jihad merupakan permainan Ali Moertopo selaku Operasi Khusus (Opsus).  Hal ini juga terungkap lewat pengakuan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), Soetopo Joewono.

Hendropriyono menyebut fenomena  itu seperti sebuah permainan antara siapa yang mengendalikan dan siapa dikendalikan. Maksud Ali Moertopo mengandalikan Komando Jihad untuk keperluan politik, namun tidak terkendali sampai kemudian ditumpas Jenderal LB Moerdani.

Manuver Intelijen

Dalam buku : Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service, terbitan Equinox tahun 2004,  Ken Conboy menjelaskan, Komando Jihad berakar dari sisa-sisa kelompok Darul Islam pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo, yang bercita-cita mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan Darul Islam dan NII berhasil dipadamkan, setelah Kartosuwirjo dibekuk tahun 1962.

Namun Darul Islam tak langsung diberangus, karena sejumlah faksi di tubuh Angkatan Bersenjata RI, seperti Ali Moertopo yang memimpin Operasi Khusus, justru menggandengnya untuk menghadapi komunis. Opsus adalah sebuah unit dalam Komando Intelijen Negara (KIN) yang bertugas melawan Persemakmuran (Inggris dan sekutunya). Unit ini dibentuk khusus serta bertanggungjawab kepada Soeharto sebagai komandan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban pasca kudeta 30 September 1965.

Menurut Conboy, salah satu agen Opsus, Sugiyanto, berhasil menjalin hubungan dengan Danu Mohammad Hasan, salah satu komandan Darul Islam di Jawa Barat yang mendapat amnesti. Hubungan itu belakangan berguna, karena sisa-sisa Darul Islam di bawah pimpinan Dodo Mohammad Darda bin Kartosuwiryo, anak Kartosuwirjo, mulai menghidupkan lagi Darul Islam dengan nama Komando Jihad. Ada keraguan di kemudian hari apakah sebenarnya nama Komando Jihad benar-benar bikinan kelompok itu.

Seperti ditulis Ken Conboy, Opsus melihat Komando Jihad bisa dimanfaatkan untuk mendukung partai tertentu yang disokong pemerintah, pada pemilu 1971. Pitut Suharto, salah satu agen Opsus, lantas ditugaskan menyusup ke kelompok tersebut. Pitut punya sejarah hubungan baik dengan kelompok radikal. Lulusan Sekolah Intelijen Angkatan Darat ini sempat diturunkan pangkatnya, karena menentang komunis pada saat Orde Lama. Ia melarikan diri ke Sulawesi Selatan, dan meminta perlindungan dari kelompok radikal Islam.

Pitut tidak perlu menyamar untuk masuk ke kelompok radikal Islam. Ia sejak lama sudah dikenal sebagai perwira militer antikomunis. Ia justru bernegosiasi dengan menawarkan konsesi ekonomi untuk meraih dukungan kelompok radikal bagi Golkar.

Pitut memperoleh hak distribusi minyak tanah untuk wilayah Jawa dari negara. Wilayah-wilayah distribusi penting ini ditawarkan kepada pemimpin Darul Islam yang lantas memberikan hak distribusi lokal kepada simpatisan mereka.

Dua anggota Komando Jihad, Danu dan Ateng Djaelani, menerima tawaran dari Pitut. Bahkan, Ateng bertanggung jawab atas jaringan distribusi minyak tanah yang dijatahkan untuk Opsus. Total, dari 26 pimpinan Komando Jihad, sepertiga bersedia menerima pasokan minyak tanah ini. Kelompok radikal luar Jawa sempat dongkol kepada Ateng yang dinilai pelit membagi konsesi minyak tanah. Ini menyebabkan cabang-cabang Darul Islam baru atau Komando Jihad, sulit dibentuk di luar Jawa.

Pitut semakin dipercaya oleh faksi Danu di kelompok Komando Jihad. Namun Haji Ismail Pranoto dan Dodo Kartosuwirjo menolak keras Pitut. Sebagian aktivis Komando Jihad mendapat pelatihan dari Institute of Dakwah Islamiyah di Tripoli, Libya. Libya yang dipimpin Moammar Al-Ghadafi adalah tempat bersemainya pemikiran Islam bernapas sosialis. Ghadafi menyetuskan visi gabungan gerakan kiri Pan-Arab dengan Islam, melawan imperialisme dan zionisme.

Anton Ngenget, mantan anggota Partai Komunis Indonesia yang menjadi informan intelijen, mengatakan, diplomat Konsulat Uni Soviet pada tahun 1970-an mendorong mantan anggota PKI bawah tanah berhubungan dengan Komando Jihad. Moskow dilaporkan siap memberikan bantuan militer kepada kelompok progresif didikan Libya di Indonesia. Namun, semua tak terealisasi.

Pemilu 1977, Komando Jihad mulai mengarahkan dukungan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Opsus mulai kehilangan kesabaran. Empat bulan sebelum pemilu, pemerintah menangkapi ratusan aktivis Komando Jihad. Sebagian melarikan diri, namun Komando Jihad akhirnya lumpuh. Conboy menjelaskan, kedekatan kelompok intelijen Operasi Khusus pimpinan Ali Moertopo dengan Komando Jihad memunculkan kecurigaan Benny Moerdani. Opsus dicurigai ikut mendukung pembajakan pesawat oleh kelompok radikal Islam.

Ken Conboy menyebutkan gamblang, bagaimana dunia intelijen di Indonesia begitu semrawut dan dipenuhi intrik. Siapa menunggangi siapa, siapa dimanfaatkan siapa. Itulah yang terjadi pada kelompok radikal yang dikenal sebagai Kelompok Imron.

Namanya Imron bin Zein. Pemuda Minang kelahiran tahun 1950 itu sempat mengadu nasib di Arab Saudi, dan kembali ke Sumatra Barat tahun 1977. Dua tahun kemudian ia menjadi pedagang kaki lima di Jakarta, dan mulai menjadi juru dakwah ajaran Wahabi yang dipelajarinya di Saudi.

Tahun 1980-an, nama Imron meroket. Ia mulai membetot pengikut beretnis Sunda, Jawa, orang Sumatera Utara, dan tentu saja, Sumatera Barat. Keberhasilan Revolusi Iran oleh Khomeini menginspirasi Imron untuk melakukan hal sama di Indonesia. Bahkan, konon, ia menyurati Khomeini dan mengaku sebagai pemimpin Dewan Revolusi Islam Indonesia.

Tanggal 11 Maret 1981, Salman Hafidz, sekondan Imron, bersama 14 orang pengikutnya menyerbu sebuah pos polisi di Bandung. Mereka merampas dua pucuk pistol jenis Colt dan melumpuhkan empat orang petugas kepolisian yang tengah berjaga. Rezim Orde Baru bertindak cepat, dan menggebuk balik kelompok Imron. Puluhan pengikut Imron yang tidak tahu-menahu penyerbuan itu ikut diciduk.

Imron melarikan diri dan menyusun taktik balasan: membajak sebuah pesawat Garuda. Ia hendak menyandera para penumpang pesawat, dan menukarnya dengan para pengikutnya yang dipenjara. Lima orang ditunjuk sebagai pelaksana pembajakan pada 28 Maret 1981. Sasarannya Garuda DC-9 yang sedang dalam penerbangan dari Palembang menuju Medan.

Dengan berani, para pembajak itu mengalihkan perjalanan pesawat ke Bangkok, Thailand. Di sana, mereka mengeluarkan tuntutan: pembebasan 80 orang aktivis Islam radikal (di antaranya aktivis Komando Jihad), uang tunai USD 1,5 juta, dan pesawat yang kemungkinan akan diterbangkan ke Libia.

Mayor Jenderal Leonardus Benny Moerdani, Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), bergerak melakukan operasi penyelamatan. Sukses. Namun, setelah peristiwa itu, tersiarlah kabar bahwa kemungkinan besar ada yang mendalangi para pembajak ini. Belakangan diketahui lima orang pembajak adalah aktivis Komando Jihad yang punya kedekatan dengan orang-orang intelijen.

Salah seorang agen CIA juga melihat para pembajak begitu mudah menghamburkan uang untuk membeli barang yang tak penting, seperti jam tangan merek Rolex. Dari mana sumber dana mereka? Conboy menulis dalam bukunya, Benny Moerdani mencurigai adanya campur tangan rahasia pemerintah dalam pembajakan tersebut. “Sangatlah mudah melihat hubungan lama antara Opsus dengan kelompok agama ekstrim kanan,” tulis Conboy.

Moerdani dengan menahan marah menelpon Aswis Sumarmo, Deputi III Bakin. “Bilang pada Pitut untuk menghentikannya, atau ia akan kutangkap.” Pitut Suharto adalah salah satu agen Opsus, yang ditugaskan menyusup ke Komando Jihad.

Namun, keberhasilan Moerdani pada akhirnya melumpuhkan Bakin. Dua bulan setelah pembajakan Garuda, Bakin direorganisasi. Deputi III yang bertugas menyusupi dan mempengaruhi elemen-elemen penting masyarakat dipangkas, dan langsung ditangani Benny Moerdani. Moerdani lantas melepas jabatannya sebagai Wakil Kepala Bakin, dan mulai berkonsentrasi membesarkan Badan Intelijen Strategis (Bais) yang merupakan intelijen militer.

Referensi :

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Jejak Soeharto : Petrus Terapi Kejut Sang Presiden

Dalam sejarah Indonesia dimasa Orde Baru, Militer secara “tersembunyi” pernah menyatakan perang terhadap kejahatan, yang semestinya merupakan urusan polisi dan lembaga-lembaga peradilan. Pernyataan itu muncul dalam bentuk pembinasaan para pelaku atau yang disangka sebagai palaku, tindakan kejahatan pembinasaan “Tersembunyi” yang berlangsung dari awal 1983 hingga awal 1985, yang konon menelan lebih dari 10.000 jiwa, ini lazim disebut Penembak(an) misterius” (“Petrus”).

Jip Misterius di Jembatan …….

Suatu malam pertengahan Juni 1983, sebuah jip berwarna gelap berhenti di tengah jembatan Sungai Cimedang, sekitar 70 km sebelah timur Tasikmalaya, yang membatasi Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Beberapa penduduk yang sedang meronda melihat kendaraan tersebut berhenti sebentar di tengah jembatan, berputar, lalu ngebut kembali ke timur, arah semula jip itu datang.

Peristiwa itu nyaris tak menarik perhatian jika esok harinya penduduk yang tinggal di dekat jembatan tak menemukan sesosok mayat tersangkut di akar pepohonan di tepi barat sungai. “Tenggorokan mayat itu luka menganga, kepala pecah, dan darah keluat dari mulut, hidung, dan lubang luka itu,” ujar Sabeni (bukan nama sebenarnya), seorang pencari ikan dari Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Ciamis. Tak ada identitas diri ditemukan pada mayat pria berusia tiga puluhan tahun itu, kecuali tubuhnya yang penuh rajah. Oleh penduduk yang pagi itu berniat mandi, mayat itu didorong ke tengah sungai dan dihanyutkan ke hilir. “Kita tidak ingin urusan dengan polisi. Makanya mayat itu tidak kita laporkan,” ujar seorang penduduk Desa Tawang, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat setempat berharap, mayat itu dibawa arus ke laut selatan yang jaraknya sekitar 18 km dari jembatan Cimedang.

“Setelah kejadian malam itu, hampir tiap dua malam sekali jip warna gelap itu melewati desa kami dan berhenti di jembatan,” cerita Icang, seorang penduduk Desa Tawang yang lain. Dan bisa dipastikan, setelah kunjungan jip itu, esoknya sesosok mayat penuh luka ditemukan tersangkut di pinggir sungai. Tak seorang penduduk pun berniat mengetahui dari dekat apa yang dikerjakan jip misterius itu. “Tugas penduduk desa adalah bertani. Sedang pembunuhan itu urusan yang berwajib,” kata Icang. Sampai sepekan menjelang Lebaran, penduduk sepanjang tepian sungai itu telah menemukan 18 mayat, seorang di antaranya perempuan. Semuanya tak mempunyai tanda pengenal, namun semuanya bertato. Mereka tewas dengan kepala remuk atau leher dijerat tali plastik. Semua penemuan itu tak dilaporkan pada kepolisian setempat.

Penduduk Desa Sindangsari dan Tawang tampaknya tak berniat menguburkan mayat-mayat yang mereka temukan. “Mayat itu kan mayat residivis yang selama ini merongrong rakyat,” kata Kasni (bukan nama sebenarnya), penduduk Desa Sindangsari. Jika mayat terdampar di tepi barat sungai, yang berarti wilayah Tasikmalaya, penduduk mendorongnya ke tengah, dan biasanya kemudian tersangkut di tepi timur sungai. Penduduk tepian ini kemudian ganti mendorong mayat itu ke tengah sungai lagi.

Akibat ditemukannya mayat misterius itu penduduk sepanjang tepian sungai itu selalu was-was bila mandi atau mencuci di kali. Mereka khawatir kalau tiba-tiba muncul mayat yang mengambang. Para pencari ikan juga mengeluh. Masyarakat menolak membeli ikan yang ditangkap dari Sungai Cimedang karena khawatir ikan tersebut telah memakan mayat. Penduduk kedua desa itu pun sepakat buat mengajukan keberatan agar mayat tak dibuang lagi di sungai. Tapi kepada siapa? Bukankah pelaku pembunuhan misterius itu tak diketahui. Lewat beberapa wartawan yang berkunjung ke wilayah itu, mereka mengimbau agar di waktu mendatang mayat digeletakkan di pinggir jalan. “Kami yang akan menguburkannya,” kata seorang tokoh masyarakat setempat. Untuk itu setelah Lebaran penduduk menggali tiga lubang kubur di sebuah kebun di Desa Sindangsari. Namun upaya itu ternyata sia-sia. Sebab setelah itu tak ada lagi mayat misterius yang kelihatan mengambang di Sungai Cimedang. Tiga lubang besar itu pun masih menganga sampai sekarang.

Para Penembak Dalam Gelap …

Suatu malam, 26 Juli 1983, nun di Lubuk Pakam, 40 kilometer dari Medan. Dari remang-remang, Suwito, pemilik dua warung di desa itu, melihat lima orang yang menghampirinya. Mereka meminta Suwito mengikuti mereka karena butuh keterangan.

Tanpa curiga, Suwito naik ke mobil Landrover putih penjemput. Di dalam mobil, mereka bertanya soal Usman Bais, pemimpin perampok terkenal dari Medan saat itu yang pernah makan di warungnya. Suwito membantah punya hubungan dengan sang perampok, apalagi ketika mereka menuduh Usman Bais sebagai orang yang memberi modal untuk warungnya.

Menurut cerita Suwito, ia dibawa berputar-putar di pinggiran Medan selama dua jam. Ia sempat difoto dua kali. Di Desa Hamparan Perak yang sepi, Suwito dipaksa turun. Seorang penjemputnya ikut turun. “Orangnya sedang-sedang, tegak, tapi agak pincang,” kata Suwito.

Begitu turun, lelaki pincang mencabut pistolnya. “Tiga kali dor, saya jatuh. Saya masih bisa mendengar salah seorang penjemput menyuruh supaya kepala saya ditembak. Tapi orang yang diperintah bilang saya sudah mati, setelah meraba perut saya,” kata Suwito. Ia memang menahan napas berpura-pura mati. Suwito lalu dilempar ke parit di pinggir jalan.

Pada 1983 – 85, adegan seperti itu terjadi di mana-mana di segenap penjuru Indonesia yang kelak dikenal sebagai peristiwa Petrus (Penembak Misterius). Kala itu, warga Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia menjadi terbiasa dengan mayat-mayat bertebaran. Namun, mereka sama sekali tak mengetahui siapa pembunuhnya.

Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo. Menurut keterangan Soedomo pada Sinar Harapan, 27 Juli 1983 operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.

Persoalan Petrus yang semula dilakukan secara rahasia lambat laun tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesti Internasional, menyoal pembunuhan yang sadistis itu. Namun surat Amnesti Internasional dianggap sepi oleh pemerintah. Yoga Sugama menilai pembunuhan terhadap preman “Merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius, dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan,” katanya seperti dikutip dari Harian Gala, 25 Juli 1983.

Pemerintah pada awalnya enggan menjelaskan penemuan mayat-mayat itu. Aparat keamanan pun menepis keterlibatan mereka. Panglima ABRI saat itu, Jenderal L.B. Moerdani, misalnya, hanya menyatakan bahwa pembunuhan terjadi akibat perkelahian antargeng. Pembunuhan yang bertubi-tubi itu, menurut Benny, bukan keputusan pemerintah. Memang, katanya, “Ada yang mati ditembak petugas, tapi itu akibat mereka melawan petugas.”

Namun, dalam buku biografi Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya, Soeharto justru “mengesahkan” adanya petrus itu. Ia menyatakan, penembakan misterius itu sengaja dilakukan sebagai terapi kejut untuk meredam kejahatan.

Pada saat penembak misterius merajalela, para cendekiawan, politisi, dan pakar hukum angkat bicara. Intinya, mereka menuding bahwa hukuman tanpa pengadilan adalah kesalahan serius. Meski begitu, menurut Soeharto, “Dia tidak mengerti masalah yang sebenarnya.” Mungkin tidak terlalu keliru untuk menafsir bahwa yang dimaksud Soeharto sebagai orang yang mengerti masalah sebenarnya adalah dirinya sendiri. Seperti apakah itu?

Dalam satu paragraf yang terdiri atas 19 baris, Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Istilah Soeharto: treatment. Ikuti caranya berbahasa dan caranya mengambil kesimpulan: “Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja. Bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak.” Paragraf ini segera disambung paragraf 5 baris: “Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu.” Lantas, Soeharto memaparkan lagi: “Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.”

Jadi, menurut pengakuannya, Soeharto sangat jijik terhadap kejahatan. Namun, apakah karena shock therapy yang dipelajarinya entah dari mana itu kejahatan memang mereda? Tanyakanlah kepada sindikat Kapak Merah. Tentang pendapat Soeharto atas kaum gali itu sendiri terdapat uraian menarik: “Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah melebihi batas perikemanusiaan.” Yang belakangan ini diperinci lagi: “Orang tua sudah dirampas pelbagai miliknya, kemudian masih dibunuh.” Atau juga: “….ada perempuan yang diambil kekayaannya dan istri orang lain itu masih juga diperkosa orang jahat itu di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan!” Perhatikan opini Soeharto berikut: “Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh.”

Tak ada angka resmi jumlah korban petrus itu. Hingga Juli 1983, menurut Benny Moerdani, tercatat ada 300 korban di seluruh Indonesia. Jumlah sebenarnya bisa dipastikan lebih dari itu karena banyak bandit yang mayatnya tanpa bekas.

Mulyana W. Kusumah, pakar kriminologi yang melakukan riset soal Petrus, menyebutkan bahwa yang menjadi korban mencapai angka 2.000 orang. Menteri Luar Negeri Belanda kala itu, Hans van den Broek, pada 1984 meminta pemerintah Indonesia menghormati hak asasi manusia, bahkan menyebutkan korban Petrus mencapai 3.000 orang.

Bertahun-tahun kemudian, keterlibatan pemerintah dalam pembunuhan misterius itu mulai terkuak. Menurut penelitian Mulyana, Petrus merupakan lanjutan dari Operasi Pemberantasan Kejahatan di beberapa kota besar.

Mula-mula, operasi ini dicanangkan oleh Komandan Garnisun Yogyakarta Letnan Kolonel M. Hasbi pada Maret 1983. Lalu diikuti daerah-daerah lain, termasuk Jakarta. Ribuan gali-ini sebutan bagi preman-ditembak, sebagian di antaranya buru-buru menyerah, kabur ke hutan, atau segera berubah menjadi orang baik-baik.

Bagi pemerintah, keputusan untuk “menyelenggarakan” Petrus dianggap positif. Angka kejahatan disebutkan menurun waktu itu. Di Yogyakarta, jumlah kejahatan dengan kekerasan menurun dari 57 menjadi 20 sejak Januari hingga Juni 1983. Pada periode yang sama, angka kejahatan di Semarang turun dari 78 menjadi 50 kali.

Namun, cara mengatasi kejahatan dengan Petrus tentu saja menuai kecaman. Mulyana pada kesimpulan penelitiannya menyebut aksi penembakan misterius ini “ekstralegal” yang bertentangan dengan prinsip hukum dan keadilan. Lembaga Bantuan Hukum, yang kala itu dipimpin Adnan Buyung Nasution, menganggap aksi Petrus sebagai “pembunuhan terencana”.

Ja­ngan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi ma­ti. Jadi syarat sebagai negara hukum su­dah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan de­ngan hukum akan membawa negara ini pa­da kehancuran. ” —Mantan Wapres Adam Malik (Sinar Harapan, 25 Juli 1983) menetang “aksi petrus”.

Referensi :

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Jejak Soeharto : Peristiwa Malari “The Shadow of an Unseen Hand”

Di dalam buku Otobiografi Soeharto (1989), kasus Malari 1974 dilewatkan begitu saja, tidak disinggung sama sekali. Padahal mengenai Petrus (penembakan misterius), Soeharto cukup berterus terang.

Untuk kasus 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dengan “Peristiwa Malari”, tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Peristiwa kekerasan ini hanya dapat dialami dan dirasakan (akibatnya). Tetapi tidak untuk diungkap secara tuntas. Berita di koran hanya menyingkap fakta yang bisa dilihat dengan mata telanjang.

Peristiwa Malari itu terjadi ketika Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08:00, PM Jepang tersebut berangkat dari Istana tidak dengan mobil, melainkan diantarkan oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Gedung Bina Graha ke pangkalan udara. Itu memperlihatkan bahwa suasana Kota Jakarta masih mencekam.

Tanaka dianggap sebagai simbol modal asing yang mesti dienyahkan. Aksi berupa long march dari Salemba menuju Univeritas Trisakti di Grogol, Jakarta Barat, itu mengusung tiga tuntutan: pemberantasan korupsi, perubahan kebijakan ekonomi mengenai modal asing, dan pembubaran lembaga Asisten Pribadi Presiden. Ratusan ribu orang ikut turun ke jalan. Tetapi aksi ini kemudian berujung pada kerusuhan.

Menurut Hariman, aksi mahasiswa usai pukul 14.30. “Sedangkan kerusuhan terjadi satu jam kemudian,” katanya. Massa yang mengaku dari kalangan buruh itu menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka melakukan penjarahan serta membakar mobil buatan Jepang dan toko-toko.

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Jenderal Soemitro sempat menghadang massa di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dia berusaha membelokkan gerakan massa yang mengarah ke Istana Presiden. “Ayo, ikut saya, kita jalan sama-sama ke Kebayoran!” teriaknya. “Maksud saya, mau membuat tujuan mereka menyimpang, supaya jangan sampai ke arah Monas….”

Massa tak beranjak. Kepada Tempo beberapa tahun silam, Soemitro mengaku sudah menawarkan dialog antara Dewan Mahasiswa UI dan Tanaka. Tanaka sudah bersedia, tetapi DM-UI menjawab bahwa “dialog diganti dengan dialog jalanan….”

Tetapi Jakarta sudah telanjur menjadi karang abang. Hari itu belasan orang tewas, ratusan luka-luka, hampir seribu mobil dan motor dirusak dan dibakar, serta ratusan bangunan rusak. Ini masih ditambah 160 kilogram emas yang hilang dari sejumlah toko perhiasan. Saking rawannya, Soeharto mesti mengantar Tanaka menumpang helikopter ke Bandara Halim sebelum bertolak kembali ke negerinya.

Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia saat itu, diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan subversi. Setelah empat bulan sidang, vonis enam tahun penjara mesti ia tanggung.

“Saya dianggap merongrong kewibawaan negara,” kata Hariman ketika ditemui, Maret 2006. Harga yang harus ia bayar pun kelewat mahal. Saat menghuni hotel prodeo itulah ayahnya meninggal, istri tercintanya sakit, dan anak kembarnya meninggal.

Peristiwa yang dikenal sebagai Malari itu mengubah perjalanan Indonesia. Sebab, menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam sebuah artikelnya, setelah itu Soeharto melakukan represi secara sistematis. Sjahrir, yang ikut ditahan setelah peristiwa tersebut, menilai Malari adalah bentuk konsolidasi kekuatan Soeharto.

Total aparat menggaruk 750 orang-50 di antaranya pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. “Bayangkan, tanggal 11 Januari masih dipeluk-peluk Soeharto, tanggal 17 gue ditangkap,” Hariman mengenang. Pada 11 Januari, Soeharto memang menerima Hariman bersama tokoh mahasiswa lain di Bina Graha. Soeharto bermaksud meredam aksi mahasiswa.

Para tokoh itu ditahan berdasar Undang-Undang Antisubversi. Sebagian dari mereka dibebaskan setahun setelah meringkuk di penjara, karena terbukti tak terlibat. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman.

Peristiwa Malari dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Beberapa pengamat melihat peristiwa itu sebagai ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Aspri (asisten pribadi) Presiden Soeharto (Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dll) yang memiliki kekuasaan teramat besar. Ada pula analisis tentang friksi elite militer, khususnya rivalitas Jenderal Soemitro dengan Ali Moertopo. Sebagaimana diketahui, kecenderungan serupa juga tampak di kemudian hari dalam kasus Mei 1998 (Wiranto versus Prabowo). Kedua kasus ini–meminjam ungkapan Chalmers Johnson (Blowback, 2000)–dapat kiranya disebut permainan “jenderal kalajengking” (scorpion general).

Setelah terjadi demonstrasi yang disertai di tempat lain dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, maka Jakarta pun menjadi berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Pangkomkamtib dan langsung mengambil alih jabatan tersebut. Aspri Presiden dibubarkan. Kepala BAKIN Soetopo Juwono didubeskan dan diganti Yoga Sugama.

Bagi Soeharto, kerusuhan 15 Januari 1974 telah mencoreng keningnya karena peristiwa itu terjadi di depan hidung tamu negara, PM Jepang. Malu yang tak tertahankan itu menyebabkan ia untuk selanjutnya amat waspada terhadap semua orang/golongan serta melakukan sanksi tak berampun terhadap pihak yang bisa mengusik pemerintah. Selanjutnya ia sangat selektif memilih pembantu dekatnya, antara lain dengan kriteria “pernah jadi ajudan Presiden”. Segala upaya dijalankan untuk mempertahankan dan mengawetkan kekuasaan, baik secara fisik maupun secara mental.

Jadi dari sudut ini, peristiwa 15 Januari 1974 dapat disebut sebagai salah satu tonggak sejarah kekerasan Orde Baru. Sejak itu represi dijalankan secara lebih sistematis.

Malari sebagai Wacana

Dalam Memori Jenderal Yoga (1990), peristiwa itu digambarkan sebagai klimaks dari kegiatan mahasiswa yang telah berlangsung sejak tahun 1973. Yoga Sugomo berada di New York ketika terjadi kerusuhan 15 Januari 1974. Tetapi lima hari setelah itu ia dipanggil ke Jakarta untuk menggantikan Soetopo Juwono menjadi Kepala BAKIN.

Menurut Yoga, kegiatan di berbagai kampus baik ceramah maupun demonstrasi yang mematangkan situasi dan akhirnya bermuara kepada penentangan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. Awalnya adalah diskusi di kampus UI Jakarta (13-16 Agustus 1973) dengan pembicara Subadio Sastrosatomo, Sjafrudin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang. Disusul kemudian dengan peringatan Sumpah Pemuda yang menghasilkan “Petisi 24 Oktober”. Kedatangan Ketua IGGI JP Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi anti modal asing. Kumulasi dari aktivitas itu akhirnya mencapai klimaksnya dengan kedatangan PM Jepang Tanaka pada Januari 1974 yang disertai bukan demonstrasi tetapi juga kerusuhan.

Dalam buku-buku yang ditulis oleh Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) terlihat kecenderungan Soemitro untuk menyalahkan Ali Moertopo yang merupakan rivalnya dalam dunia politik tingkat tinggi. Ali Moertopo dan Soedjono Humardani “membina” orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Pola pemanfaatan unsur Islam radikal ini sering berulang pada era Orde Baru. Bahkan mungkin bisa berjalan sampai hari ini.

Dalam kasus Malari, lewat organisasi tersebut dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Sementara Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen. Kegiatan itu–antara lain perusakan mobil Jepang, kantor Toyota Astra dan Coca Cola–dilakukan untuk merusak citra mahasiswa dan memukul duet Soemitro-Soetopo Juwono (Heru Cahyono, 1992:166).

Sebaliknya dalam “dokumen Ramadi” diungkapkan rencana Soemitro menggalang kekuatan di kampus-kampus sehingga akhirnya “ada seorang Jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”. Ramadi dikenal dekat dengan Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo. Tudingan dalam “dokumen” itu tentu mengacu kepada Jenderal Soemitro.

Keterangan yang diberikan Soemitro dan Ali Moertopo berbeda, bahkan bertentangan. Mana yang benar: Soemitro atau Ali Moertopo? Kita melihat kerusuhan, pelaku di lapangan dibekuk aparat, tetapi siapa sebetulnya aktor intelektualnya tidak pernah terungkap. Ramadi ditangkap dan beberapa waktu kemudian meninggal secara misterius dalam status tahanan.

Pintu tertutup untuk PSI

Malari menandai putusnya hubungan Orde Baru dengan kelompok penganut pemikiran politik “pluralis modern”. Kelompok ini-seperti yang ditulis David Bourchier dan Vedi R. Hadiz dalam Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia (2003)-meliputi intelektual kota yang terkait dengan PSI.

Kaum pluralis memiliki visi Indonesia sebagai negara industri modern. Dalam menciptakan sistem politik, mereka memegang teguh asas demokrasi. Mereka ingin elite modern teknokrat yang memimpin negeri ini.

Namun, pemikiran kaum pluralis modern berbenturan dengan langkah Soeharto. Akibatnya, peluang membangkitkan kembali paham sosialisme sering buntu.

Sebagai partai politik, PSI sudah lama mati. Melalui Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1960 tanggal 15 Agustus, Soekarno membubarkan PSI dan Masyumi karena dicurigai terlibat PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Namun paham sosialis kerakyatan, buah pikir Sutan Sjahrir, tak pernah benar-benar terkubur.

Dalam buku Pengemban Misi Politik (1995), Soebadio menyatakan PSI merupakan suatu state of mind, keadaan pemikiran yang tidak dapat dideteksi. Jaringannya berlandaskan kesamaan ide, spiritual, bukan semata organisasi.

Wartawan senior Rosihan Anwar, yang selama ini dianggap orang PSI lolos dari Malari karena dinyatakan “bersih” oleh Jenderal Soemitro, membenarkan hal tersebut. “PSI merupakan partai kader. Pendukung suatu paham tak pernah hilang.”

Menurut Rosihan, sejak PSI dibubarkan Soekarno, eks anggotanya masih berkomunikasi. Mereka bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutakhir. “Banyak juga anak muda yang tertarik.”

Almarhum ekonom Sarbini pernah menyebutkan yang paling kuat dan tidak berubah di dalam PSI adalah semangat sosialisme, semangat membela rakyat, serta memperjuangkan keadilan dan pemerataan. Meski partai itu bubar, semangatnya tak pernah padam.

Pada awal Soeharto berkuasa, kelompok dan kekuatan sosial lama bermunculan. Ada kelompok berorientasi Islam yang dulu berkaitan sejarah dengan Masyumi. Ada kelompok lain yang dibentuk mahasiswa, misalnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kelompok mahasiswa ini memiliki banyak persamaan dengan PSI dan berperan penting dalam proses politik Orde Baru.

Di kalangan militer ada dua kubu. William Liddle dalam bukunya, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru (1992), mengatakan ada kelompok tentara radikal dan Soeharto-sentris. Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi Letnan Jenderal H.R. Dharsono termasuk militer progresif yang dikenal dekat dengan PSI. Ia digolongkan sebagai tentara radikal. Begitu pula Panglima Kodam XII Tanjung Pura Brigadir Jenderal A.J. Witono.

Di tim ekonomi ada Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Sarbini Sumawinata, dan Emil Salim. Widjojo dan Emil bukan orang PSI, tapi lantaran kesamaan pemikiran mereka dianggap simpatisan PSI.

Tersebarnya orang PSI dan simpatisannya di era Soeharto dianggap peluang besar bagi PSI untuk come back. “Karena kesempatan kami terbuka,” ujar Rahman Tolleng.

Pada 25-31 Agustus 1966, berlangsung Seminar Angkatan Darat II di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suwarto. Dia memberikan kesempatan sejumlah ekonom untuk menjadi staf pengajar. Salah satunya Mohammad Sadli, anggota tim penasihat ekonomi Soeharto.

Sadli mengemukakan bahaya militerisme, perlu adanya kerja sama yang sederajat antara sipil dan militer, dan kebebasan pers. Gagasan tersebut ditolak.

Gagal dengan kesetaraan sipil-militer, Sadli kerap menulis nota usulan kepada Soeharto untuk mengubah keadaan politik. Ia mengusulkan merehabilitasi PSI dan Masyumi. Usul itu tak berjawab. Alasannya? “Militer tidak perlu alasan. Bagi saya jelas: kita tidak bisa bekerja sama dengan orang ini,” ujar Sadli dalam wawancara dengan Tempo pada 1999.

Karena usaha untuk merehabilitasi PSI sudah tidak mungkin, muncul pemikiran untuk merintis gerakan yang tidak berdasarkan ideologi, tapi berlandaskan program. Gerakan ini dikenal sebagai independent group.

Pemikiran ini sampai ke telinga Adam Malik, Menteri Presidium Urusan Politik dan Luar Negeri. Ia pun mengontak Adnan Buyung Nasution (Ketua Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), Yozar Anwar (Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat), dan Marsillam Simandjuntak (Ketua KAMI Jakarta). Ajakan Bung Adam disambut baik.

Sayang, ide ini tak berjalan mulus. Melalui beberapa pertemuan yang alot, Umar Kayam, Direktur Jenderal Radio & Televisi dan budayawan, akhirnya terpilih sebagai ketua. Tapi, setelah grup itu terbentuk, sejumlah tokoh menarik diri, termasuk Mashuri, Adnan Buyung, dan Adam Malik. Kayam mereka nilai tak independen. Adam Malik berkomentar, “Independent group sudah mati sebelum lahir.”

Meski dukungan kurang, independent group tetap jalan. Menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 1968, Kayam menyampaikan sikap kritis grup itu kepada Soeharto.

Independent group rupanya mengkhawatirkan sejumlah orang. Ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia bertemu dengan Presiden Soeharto, Rahman Tolleng, Ketua Presidium KAMI Pusat, menyaksikan seseorang mengusulkan Soeharto membubarkan independent group. Alasannya: grup itu merupakan neo-PSI alias PSI baru. “Biarkan saja. Kalau tidak didukung rakyat juga nantinya mati. Ini kan demokrasi,” kata Soeharto ketika itu.

Aman? Keesokan harinya, di Jakarta dan sejumlah “markas” independent group, beredar pamflet gelap. Isinya: ajakan mengganyang kelompok independen. Tapi mereka bertahan. Beberapa nama kemudian masuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Sementara itu, di Bandung, muncul gerakan dwipartai. Gagasan yang dicetuskan: membatasi jumlah partai peserta pemilu. Soemarno dan Soelaiman Soemadi, tokoh intelektual PSI, menonjol dalam gagasan ini.

Gagasan dwipartai mendapat dukungan luas. Namun banyak tafsir berkembang di antara pendukungnya. Ide dasarnya sederhana, kelak hanya ada dua partai: yang satu pendukung pemerintah dan lainnya partai oposisi. Ide ini “mati” setelah Soeharto menolak dan memutuskan mengadakan pemilu.

Sumbangan pemikiran intelektual PSI lainnya datang dari ekonom Sarbini Sumawinata. Pada 1966, ia berpendapat bahwa mempertahankan stabilitas politik merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi. Dasar pemikiran tersebut selanjutnya menjadi acuan kerangka berpikir Orde Baru.

Rahman Tolleng-di depan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mewakili Fraksi Golkar pada 1969-berpendapat bahwa sistem pemilihan umum seharusnya berdasarkan distrik, menggantikan perwakilan proporsional. Sistem distrik dianut Amerika Serikat.

Sistem distrik memungkinkan hubungan langsung antara yang dipilih dan pemilih. Pemilu perlahan menjadi pemilihan yang kualitatif. Usul Rahman ditolak, tapi ide sistem distrik kerap muncul sampai sekarang.

Setelah melalui pasang-surut, usaha kaum pluralis modern untuk membangkitkan sosialisme kerakyatan di era Orde Baru akhirnya kandas pada Januari 1974. Peristiwa Malari disebutkan oleh David Bourchier dan Vedi R. Hadiz sebagai puncak ketegangan kaum pluralis modern dengan kelompok perwira, pengusaha, dan politikus di sekitar Opsus pimpinan Ali Moertopo.

Setelah peristiwa Malari, kaum pluralis modern sering berada di barisan depan oposisi masa Orde Baru. “Sesudah 1974, seakan pintu tertutup bagi kebangkitan PSI, termasuk orang-orangnya,” kata Rahman Tolleng.

Seperti yang dikatakan William Frederick (2002) kita hanya bisa sekedar melihat the shadow of an unseen hand (bayangan dari tangan yang tidak kelihatan). Sebagian sejarah Orde Baru–termasuk persitiwa Malari 1974–masih gelap (karena digelapkan).

Referensi :

*Foto/Gambar dari Antara Foto

Artikel terkait tentang peristiwa Malari dari pelaku dan saksi sejarah :

  1. Kisah Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974 (Bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
  2. Kisah Hariman Siregar dan Pertarungan Innternal Kekuasaan (Bagian 1, Bagian 2)
  3. Pendudukan Kampus 1978 : Luka ketiga dalam hubungan Mahasiswa-Tentara (Bagian 1, Bagian 2, dan Bagian 3)
  4. Menemui Kematian karena Kekerasan (Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4)
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Jejak Soeharto : Petualangan Politik Seorang Jenderal Godean

September, tahun 1945. Para pemuda Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang. Ibu Umiyah Dayino, 75 tahun, masih ingat sebuah pemandangan. Soeharto, eks tentara Peta, sering datang ke bilangan Pathook di Yogya. Sebuah kawasan yang kini terkenal sebagai pusat oleh-oleh bakpia ini, sekitar 50 tahun silam, menjadi sarang berkumpul pemuda-pemuda bawah tanah yang disebut Kelompok Pathook. Para pemuda itu berkumpul, berdiskusi, berbagi informasi, merakit senjata, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh partai. Penggerak-penggerak utama “geng” ini adalah Dayino, Koesomo Soendjojo, dan Denyoto. Semuanya kini sudah almarhum. Umiyah, yang tinggal di Ngabean, Yogya, adalah janda dari Dayino. “Dulu, rumah ini memang menjadi rumah kedua markas pemuda Pathook. Markas utama ada di rumah Koesomo Soendjojo, di Kampung Pathook,” katanya kepada TEMPO suatu sore.

Di situlah Soeharto sering mendengar orang berdiskusi. Memang tak sampai setiap hari, tapi ia bisa saja mampir dua kali seminggu. Ia tiba setiap pukul delapan malam dan dan bertahan sampai pukul tiga pagi. Itu semua dilakukan untuk “belajar politik” kepada Dayitno dan Soendjojo, yang dekat dengan para politisi sosialis. Adalah Marsoedi, seorang eks tentara Peta, yang memperkenalkan Soeharto kepada kelompok Pathook. “Pemuda Pathook itu seperti pemuda Menteng 31 Jakarta. Semua berkumpul di situ, apakah itu PKI atau yang lain,” tutur Marsoedi, mengenang. Ibrahim, 76 tahun, mantan anggota Pathook, masih ingat betul bahwa yang sering meladeni makanan atau minuman untuk Soeharto adalah seorang bernama Munir. Ia adalah Ketua Serikat Buruh. “Munir kemudian dijatuh hukuman mati oleh Soeharto, padahal mereka pernah sama-sama di Pathook,” kata Ibrahim. Jika wartawan menyempatkan diri melacak masa lalu Soeharto di Yogyakarta dan menemukan kembali aktivis-aktivis Kelompok Pathook dulu itu ada alasannya.

Sebuah buku berjudul Suharto: A Political Biography karya R.E. Elson, yang baru saja meluncur dalam jumlah terbatas dan berharga jual Rp 400 ribu, menyinggung tentang Kelompok Pathook ini. Boleh disebut di situlah proses pembentukan pemikiran pertama Soeharto. Atau, bisa dikatakan bahwa Pathook adalah sebuah potret kecil bagaimana cara dan gaya Soeharto berkawan. Di Pathook, ia tidak larut dalam pergaulan. Ia mengambil jarak. “Ia bukan anggota,” tutur Ibrahim. Soeharto lebih banyak diam, tapi agaknya ia secara saksama mengamati kecenderungan karakter dan sikap orang, sehingga ketika tiba suatu “masa” ia dihadapkan pada sikap memilih mana kawan, mana lawan, ia telah siap. Ia bahkan tega mengorbankan sahabatnya sendiri. Munir, yang punya nama lengkap Mohammad Munir, dieksekusi pada Mei tahun 1985.

Marsudi, orang yang membukakan cakrawala politik Soeharto, yang kemudian menjadi perwira intel Soeharto, juga dijebloskan ke penjara selama lima tahun di zaman Orde Baru. Tudingannya? Anggota Partai Komunis Indonesia. Buku ini adalah sebuah hasil penelitian yang disusun secara komprehensif dan hati-hati. Ada beberapa hal yang tetap menjadi pertanyaan: misalnya, sosok misterius Syam Kamaruzaman, yang sesungguhnya adalah anggota Kelompok Pathook.

Banyak spekulasi mengatakan, kelak kemudian hari ia menjadi agen ganda dan merupakan kunci utama Peristiwa G30S. Sayang, Elson tidak memberi ruang untuk mengeksplorasi misteri Syam. Ada hal lain yang menarik yang sekilas disentuh Elson, yakni soal penyelundupan Soeharto akhir tahun 1940-an. Ibu Umiyah, misalnya, mendengar sebuah versi cerita bahwa, ketika Soeharto memimpin Brigade X (Wehtkreise III) di Yogyakarta, ia sudah terlibat penyelundupan. Menggunakan bahan-bahan dari WTIR (Wekelijks Territoriaal Inlichtingen Rapport) dan NEFIS (Netherland Forces Intelligence Service), Elson membenarkan dugaan itu. Sayangnya, pemaparannya hanya sekilas. Elson juga menuturkan periode kepanglimaan Soeharto di Semarang tahun 1950-1959 secara selintas. Pada Juli 1957, saat menjadi Panglima Jawa Tengah di Semarang, Soeharto mendirikan YPTE (Yayasan Pembangunan Teritorium Empat).

Mereka mendapatkan modal awal sebesar Rp 419,352 dari pajak kopra dan sumbangan Persatuan Pabrik Rokok Kudus. Tahun itu juga, Soejono Hoemardani, staf Soeharto, bekerja sama dengan YPTE mendirikan NV Garam di Salatiga, yang bergerak di bidang transportasi. YPTE mendapatkan sepuluh persen dari keuntungan. Masih pada tahun yang sama, Soejono membeli separuh saham PT Dwi Bakti. Separuh saham lainnya diambil oleh anak angkat Gatot Subroto, yaitu Mohammad Bob Hassan, dan pengusaha Sukaca. Pada akhir tahun 1957, luar biasa, modal YPTE langsung mencapai Rp 18 juta. Pada Agustus 1958, YPTE mendirikan NV Pusat Pembelian Hasil Bumi, perusahaan jual-beli produksi pertanian.

Pada tahun 1959, kekayaan YPTE melonjak menjadi Rp 35 jutaan, sehingga YPTE bisa meminjamkan uang sebesar Rp 1 juta rupiah untuk mengembangkan industri kecil di Jawa Tengah. Agustus 1959, YPTE melangkah lebih jauh lagi: menanamkan investasi sebesar Rp 15 juta untuk membeli Pabrik Gula Pakis. Untuk mengatasi kekurangan stok pangan di Jawa Tengah, Soeharto membuat kebijakan mengadakan barter gula dengan beras dari Thailand dan Singapura. Maka, diutuslah agen-agen YPTE bernama Bob Hasan dan Soejono Hoemardani untuk membuat koordinasi tukar-menukar ilegal antara Jawa Tengah dan Singapura.

Soal barter inilah yang membawa Soeharto ke hadapan tim pemeriksa Angkatan Darat dengan tuduhan korupsi. Pada April 1957 di Jakarta, diresahkan oleh kabar merebaknya korupsi di lingkungan tentara, A.H. Nasution meng-instruksikan membuat tim investigasi korupsi. Pada 18 Juli 1959, sebuah tim inspeksi dari Jakarta dipimpin Brigadir Jenderal Sungkono tiba di Semarang. Aspek-aspek finansial YPTE diperiksa oleh tim yang diketuai Letnan Kolonel Sumantri. Pada 13 Oktober 1958, Soengkono mengeluarkan pernyataan pers di Semarang tentang kegiatan YPTE. Keuntungan yayasan ini digunakan untuk membeli pompa air, traktor, pupuk para petani di Jawa Tengah, dan untuk membantu para pensiunan ABRI dan kebutuhan sehari-hari keluarga serdadu, misalnya membantu bila ada kematian atau pernikahan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, tim tersebut menyatakan bahwa kasus barter ilegal Soeharto “dapat dimaafkan” lantaran itu dilakukan untuk kesejahteraan petani dan prajurit.

Posisi Elson sendiri tampak sependapat dengan “keputusan resmi”. Ia menyangsikan bahwa segala uang itu masuk ke kantong pribadi Soeharto, lantaran dari risetnya ia mendapat fakta bahwa kehidupan Soeharto di Semarang sederhana . “As far as I am aware, Suharto himself was not directly involved in such maters, and there is no evidence that connects him directly to a share in the profits of these business, ” (Sepanjang yang saya ketahui, Soeharto tidak terlibat secara langsung dalam kasus itu, dan tak ada fakta yang mendukung bahwa dia mendapatkan bagian keuntungan dari bisnis ini-Red.), demikian ditulis Elson. Elson juga menampik anggapan umum bahwa hubungan bisnis di bawah tangan antara Soeharto dan Liem Sioe Liong terjalin di Semarang karena-menurut Elson-pada saat itu fokus bisnis Liem berganti.

Oktober 1956, Liem mendirikan NV Bank Asia, yang kelak akan menjadi Bank Central Asia (BCA). Tahun 1957, Liem telah meninggalkan Kudus dan pindah ke Jakarta. Hubungan erat Soeharto dan Liem-menurut Elson-baru ketika di Jakarta, di awal Orde Baru. Yang menjadi soal, dengan kesimpulan seperti itu adakah Elson telah mewawancarai beberapa saksi hidup saat itu? Wartawan TEMPO menemui Mayor Jenderal (Purnawirawan) Moehono, yang pada waktu itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda yang diutus Nasution untuk mendampingi tim kecil Ibrahim untuk memeriksa Soeharto.

“Jauh sebelum membentuk Yayasan Teritorial Empat, Soeharto sudah melakukan korupsi, yaitu penjualan mobil-mobil tua, sejumlah mobil yang usianya belum mencapai lima tahun ikut dilegonya,” tutur Muhono. Dalam daftar pustaka, misalnya, Elson menggunakan referensi buku Letnan Jenderal Purnawirawan Mochammad Jassin, mantan Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya 1967-1970: Saya Tidak Pernah Minta Ampun pada Soeharto.

Entah apakah Elson mewawancarai langsung Jassin atau tidak. Sebab, dalam wawancaranya dengan media pada tahun 1998, Jassin mengatakan: “Tiga tahun yang lalu saya tanya ke Pak Nas sewaktu dia mengawinkan cucunya, ‘Pak Nas, katanya Soeharto itu pernah jadi penyelundup.’ Dia bilang, ‘Iya bukan hanya teh, ada cengkih, besi tua, tekstil. Menurut Jassin, sebenarnya Soeharto sudah mau dipecat olek Pak Nas tapi diselamatkan oleh Gatot Soebroto.’

Menurut Muhono, yang pertama kali melaporkan penyelundupan ini adalah Pranoto Reksosamudra. Itulah sebabnya Soeharto sangat dongkol kepada Pranoto, yang dikenalnya di Pathook itu. Ketika di Semarang, ternyata Pranoto menjadi rival politik Soeharto. Pranoto inilah yang oleh Bung Karno ditunjuk sebagai caretaker keamanan pasca-G30S. Tapi, kemudian, Pranoto ditahan oleh Soeharto selama 15 tahun (dari 16 Februari 1966 sampai 16 Februari 1981). Kepada TEMPO, Umiyah, istri Dayino, menyatakan bagaimana ia ingat saat Pranoto keluar dari penjara. Ketika itu suaminya, Dayino, menemui Pranoto.

Kedua sahabat ini berangkulan dan Pranoto berpesan kepada Dayino: “No, kowe ojo melu-melu sing kuoso iki, mergo sing kuoso iki iblis (Kamu jangan ikut-ikutan yang berkuasa, karena yang berkuasa ini iblis).” Bagian penting lain yang menarik tapi terasa tak memuaskan dahaga pembacanya adalah bab G30S-PKI. Elson tampak bersikap ekstrahati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam teori konspirasi. Ia sama sekali tidak menyentuh kontroversi keterlibatan CIA di balik G30S-PKI atau bahwa Soeharto semacam soldier of fortune yang menjual negara.

Bagaimanapun, sikap hati-hati Elson ini memiliki sisi positif karena ia mampu menunjukkan kritik terhadap Kol. Latief. Berdasar bahan-bahan wawancara surat kabar, buku, dan pleidoi Latief, ia menunjukkan beberapa bagian yang tidak konsisten dalam pernyataan Kolonel Latief. Misalnya, pengakuan Latief bahwa semenjak di Brigade X ia menjadi anak buah Soeharto bertentangan dengan pengakuannya yang lain.

Kesimpulan Elson, sebetulnya baik Latief maupun Untung sama sekali tidak akrab dengan Soeharto. Bahwa fakta Soeharto pernah menghadiri perkawinan Untung adalah hal yang dilebih-lebihkan. Elson berpendapat Soeharto tidak terlibat dalam peristiwa itu. Tapi dia menangguk untung. Bagi Elson, Soeharto adalah sosok yang sulit diketahui isi hatinya. Di tengah misterinya, Elson menganggap kekuatan utama Soeharto adalah kemampuannya membuat kalkulasi politik.

Salah satu prinsip Soeharto: ia tak akan bertindak sebelum sampai ada tanda jelas. Ia sabar, tahan, menunggu momen tepat, meskipun dalam rentang itu korban nyawa berjatuhan. Contohnya adalah pada waktu malam pembunuhan jenderal itu. Mendengar laporan Latief bahwa ada penculikan jenderal, ia tidak bertindak apa-apa. Mungkin ia melihat sebuah kesempatan bagi dia sendiri untuk maju. Demikianlah taktik politik Soeharto.

Menurut analisis Elson, Soeharto juga tak suka pada seorang pesaing atau rival. Banyak pengamat menganggap, sesungguhnya dalam praktek politik sehari-hari Soeharto tak ada orang dekat yang betul-betul dipercaya Soeharto. Sebab, jika orang itu mulai menonjol dan dianggapnya “keluar” dari arahannya, ia akan digencet. Elson menganggap Soeharto tak akan menghancurkan lawan (pesaingnya) apabila dia melihat kesempatan untuk membuat sang lawan berubah menjadi anak buahnya. Bila tak tunduk, ia akan berusaha keras mengisolasi pesaingnya hingga dia tidak akan mendapat dukungan. Sepanjang sejarah, kita lihat Ali Sadikin yang “dibuang” di masa Orde Baru. Bahkan soal sepele seperti bentuk mata uang pun bisa jadi masalah besar bagi Soeharto.

Ketika Jusuf Ronodipuro mengusulkan agar kita memiliki uang kertas bergambar Sukarno, Soeharto tak setuju kalau Soekarno hanya tampil sendirian. Akhirnya, uang pecahan itu diputuskan menampilkan gambar Sukarno-Hatta. Menurut Elson, unsur pembalasan dendam juga menjadi bagian gaya kepemimpinan Soeharto. Seorang sumber TEMPO menceritakan, begitu Sultan Hamengku Buwono IX menjadi wakil presiden, ia ingat betapa Soeharto tampak senang. Kepada sumber TEMPO tersebut, Soeharto mengatakan bahwa kini Raja Jawa-lah yang harus tunduk pada dirinya-petani dari Desa Kemusuk. Dari pernyataan itu, terasa udara dendam kelas.

Kelemahan utama dalam kepemimpinan Soeharto adalah dia bukan pemimpin yang memiliki visi. Model kepemimpinannya, menurut Elson, sangat instrumental, sederhana. Langkah-langkah yang diambilnya banyak yang karena kebutuhan konkret dan praktis. Ia seolah pengamal ekstrem pepatah Latin, Carpe Diem: raihlah hari ini. Soeharto tak banyak membaca. Elson pernah mendapat cerita bagaimana seorang lingkaran dalam Istana pernah diam-diam ingin “mendidik” Soeharto.

Setiap pekan, sang sumber ini membawa setumpuk majalah luar negeri, seperti Time, ke ruang kerja Soeharto. Tapi, tiap kali ia datang, tumpukan majalah itu tak tersentuh. Sekali waktu di Yogyakarta, Sukarno menyebut Soeharto sebagai koppig (keras kepala). Sikap koppig ini juga terasa bagi masyarakat di bawah pemerintahannya karena Soeharto begitu defensif apabila ditanya soal bisnis keluarganya. Bahkan, ketika tahun 1990-an model nepotisme yang dia bangun rentan terhadap krisis, ia tetap defensif. Soeharto, menurut Elson, sedari awal selalu membutuhkan sumber-sumber pemasukan off budget (di luar pembukuan) yang tidak melalui pemeriksaan ketat. Ia menciptakan mesin-mesin uang seperti Ibnu Sutowo, yang sepak terjangnya di luar anggaran. Pada waktu itu, semua berjalan lancar karena faktor boom minyak. Semua “pelanggaran” yang dilakukan seolah terlegitimasi dengan kesuksesan Pertamina membangun apa saja. Penempatan personel militer ke dalam lapisan elite perusahaan sipil juga seolah menjadi absah.

Tahun 1967, ia menempatkan Soejono Humardani sebagai dewan utama Bank Windu Kencana milik Liem Sioe Liong. Ia seolah memberi model bagaimana tentara harus memanfaatkan sumber-sumber bisnis untuk membiayai operasinya. Ia juga membiarkan ketika istrinya, Tien Soeharto, mendirikan yayasan-yayasan filantropis yang dananya diperoleh dari perusahaan-perusahaan. Tahun 1966, bersama istri Ibnu Sutowo, Tien Soeharto mendirikan Yayasan Harapan Kita, yang dananya dijatah beberapa persen dari PT Bogasari.

Selanjutnya, lingkup yayasannya tambah beragam, dari yayasan agama sampai yang bersifat tradisi seperti Yayasan Mangadek, sebuah yayasan untuk memelihara Istana Mangkunegaran yang pasokan dananya dikoordinasi pengusaha Sukamdani. Soeharto, mengutip istilah Harry Tjan Silalahi, adalah seorang pemimpin petani yang memiliki mentalitas lumbung. Seorang petani sehari-hari penampilannya sederhana, cukup mengenakan kaus, asal lumbungnya penuh. Sosok Soeharto terlihat sederhana, tak suka pesta-pesta. Tapi ia puas lumbung keluarganya, sanak familinya, kroninya terisi untuk tujuh turunan. Mengutip analisis Jenderal Soemitro, Elson menyebut Soeharto memang lemah terhadap keluarganya. Itulah sebabnya kondisi fisiknya semakin merosot setelah kematian istrinya pada 28 April 1996. Padahal, sebelumnya saat kunjungan ke Kazakhstan, kondisi fisiknya masih bagus. Ia dikabarkan masih kuat menunggang kuda lokal yang larinya cepat. Sayang, Elson tak menjelajahi soal kematian Tien Soeharto.

Benarkah isu-isu yang tersebar selama ini? Atau ada fakta lain? Tentunya itu menarik diulas. “Kematian Ibu Tien karena serangan jantung seperti yang ditulis Elson itu tidak benar,” kata Muhono, yang di hari-hari kematian Tien Soeharto mengetahui keadaan dan suasana Cendana. Buku ini memang banyak bertumpu pada banyak pustaka dan riset dalam rangka upaya Elson mencari atau me-nemukan gaya personal kepemimpinan Soeharto. Inilah sebuah gaya yang, celakanya, begitu tertanam dalam birokrasi modern Indonesia. Elson tidak melakukan wawancara dengan Soeharto. Tapi, itu bukan soal. Sebab, Cyndi Adams, yang menyusun biografi Sukarno berdasar wawancara yang dalam dengan “pujaan”-nya itu, malah membuat bukunya itu mengandung banyak bias emosional.

Buku Elson terbilang cukup komprehensif hanya bila pembaca ingin mengetahui garis besar perjalanan politik Soeharto. Tapi, bila pembaca membaca buku ini dengan semangat “pembongkaran” sesuatu yang baru dalam misteri sosok Soeharto, atau jika ingin mendapat informasi atau data tekstual yang mengejutkan, tampaknya buku ini tak bisa menjadi pilihan.

Sebagaimana fitrah profesi penulisnya, buku ini adalah sebuah analisis yang komprehensif tentang petualangan politik Soeharto yang disusun dengan rapi dan teliti tanpa gelora atau keinginan untuk menggebrak.

*Sumber: Arsip Majalah Tempo 

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Ali Moertopo ~Sang Arsitek~

Hidup itu hanya sekali dan sifatnya hanya mampir minum.” Kata-kata itu diucapkan oleh Letnan Jenderal (pur.) Ali Moertopo dalam suatu wawancara khusus TEMPO, “Masa hidup itu harus digunakan sebaik-baiknya, kita harus bekerja semaksimal mungkin, untuk bangsa dan negara.” Ali Moertopo, tokoh yang tersohor itu, meninggal di ruang kerjanya, di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa Pahing, 15 Mei 1984.

Sebagai think thank di balik pemerintahan Orde Baru, Ali Moertopo adalah pemikir, tokoh intelijen, dan politikus yang memiliki peranan penting pada masa-masa awal Orde Baru di Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Penerangan Indonesia (1978-1983), Deputi Kepala (1969-1974), dan Wakil Kepala (1974-1978) Badan Koordinasi Intelijen Negara. Ali Moertopo berperan besar dalam melakukan modernisasi intelijen Indonesia. Ia terlibat dalam operasi-operasi intelijen dengan nama Operasi Khusus (Opsus) yang terutama ditujukan untuk memberangus lawan-lawan politik pemerintahan Soeharto. Pada 1968, Ali menggagas peleburan partai-partai politik menjadi beberapa partai saja agar lebih mudah dikendalikan. Hal itu kemudian terwujud pada 1973 ketika semua partai melebur menjadi tiga partai, Golkar, PPP (penggabungan partai-partai berbasis Islam), dan PDI (penggabungan partai-partai berbasis nasionalis). Pada 1971, bersama Soedjono Hoemardhani, ia merintis pendirian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang merupakan lembaga penelitian kebijakan pemerintahan. Pada tahun 1972, ia menerbitkan hasil tulisannya yang berjudul “Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” yang selanjutnya dijadikan MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP).

Anak Pekalongan yang lahir di Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924, itu tak terdengar mempunyai hobi olah raga. Ia tak suka golf. Tokoh yang dikenal sebagai aktivis dan politikus ulung itu mempunyai kegemaran berceramah dan pidato. Ia orator yang pandai memukau publik, sekalipun tak sekaliber Bung Karno. Merupakan tokoh yang kontroversial, Ali Moertopo – seperti ditulis dalam Apa Siapa Sejumlah Orang Indonesia, 1983-1984, yang diterbitkan majalah TEMPO – dijuluki sementara pengamat sebagai man of opinion. Itu memang dibuktikannya selama ini: Ia selalu berorientasi pada pencapaian tujuan, bisa cepat menjabarkan setiap tujuan yang dlanutnya ke dalam serangkaian tindakan.

“Dulu, saya tak berangan-angan jadi tentara. Malah sewaktu masih di SMP, bila teman orangtua atau paman saya yang menjadi tentara datang, saya tidak begitu senang. Pada zaman pendudukan Jepang, bila teman-teman lama yang masuk Peta datang ke rumah, rasanya kok menakutkan. Saya juga ndak pernah ikut latihan militer, seperti Seinendan dan Keibodan. Waktu semua orang belajar bahasa Jepang, saya juga tidak ikut. Sampai sekarang, saya hanya tahu satu kata Jepang saja: sayonara”.

“Baru pada awal proklamasi, saya tergerak untuk ikut perjuangan. Dimulai dengan masuk Hisbullah, mengikuti teman-teman sekampung. Kemudian saya memasuki AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia). Ketika masih bergerilya dengan pangkat prajurit, saya hanya menginginkan menjadi sersan mayor. Entah kenapa, tapi rasanya menjadi sersan mayor kok gagah. Setelah saya menjadi bintara, saya memimpikan menjadi kapten. “Tuhan, mbok saya diberi kesempatan menjadi kapten,” doa saya setiap habis menunaikan salat. Setelah menjadi kapten, saya tidak pernah punya ambisi lagi. Waktu masih perwira, saya tidak senang kalau ada orang bicara politik. Kalau teman-teman saya bicara politik, pistol yang saya cabut. Tapi kalau orang bicara teknik dan strategi kemiliteran, atau semangat korps, saya mau meladeninya. Sejak masih prajurit, saya lebih senang berkecimpung di medan pertempuran. Sehingga, atasan saya Pak Yoga Soegomo pernah berkata, “Selama di Indonesia ini masih ada kekacauan, pasti kamu naik pangkat. Tapi kalau Indonesia sudah tenang, jangan harap kamu naik pangkat.” Tapi promosi saya ternyata tidak berhenti. Sudah mau aman, ada PRRI, Trikora, dan Dwikora. Kemudian, saya pikir sudah akan selesai. Ternyata, masih ada Orde Baru. Selama meniti karier di luar militer, saya merasa beruntung. Dari militer kok bisa menjadi menteri, lalu menjadi pejabat lagi di DPA. Waduh, senangnya tak terkirakan. Ini merupakan pengalaman yang tidak mudah tercapai teman-teman lain. Jadi, kalau saya main-main, tidak bersungguh-sungguh mengabdi pada bangsa dan negara, berarti saya telah berkhianat”.

Pada tahun 1961, dialah yang memimpin Komando Operasi Khusus (Opsus) Irian Barat. Pada awal Orde Baru (1966), Kolonel Ali Moertopo aktif berperan dalam upaya menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia, antara lain bersama Kepala Staf Kostrad Brigadir Jenderal Kemal Idris, dan Asisten I Kopur Kostrad Mayor L.B. Moerdani sebagai perwira penghubung. Semuanya di bawah Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto.

Nama Opsus kemudian melembaga dan seakan menjadi cap dari segala kegiatan operasi inteligen, tak hanya di bidang militer, tapi juga di bidang politik dalam dan luar negeri. Nama Itu begitu disegani tapi juga dibenci, tak disenangi karena dianggap sebagai “suatu kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya”. Itu sebabnya, sementara pihak berpendapat, keberhasilan Ali Moertopo terutama disebabkan faktor kekuasaan yang dipegangnya, dan kedudukannya sebagai pembantu utama Presiden di bidang politik, di samping sebagai perwira tinggi inteligen yang amat berpengaruh.

Mungkin lantaran sudah percaya, sekali waktu sebagai Kepala Opsus itulah Ali Moertopo rupanya diserahi lagi tugas oleh Pak Harto, namun kali ini tugasnya ialah rekayasa politik yang dikenal pula dengan sebutan penggalangan (conditioning), rekayasa dari atas (engineering from above).

Rekayasa politik pada waktu itu memang mutlak kita butuhkan karena Angkatan Darat menghadapi bahaya selain PKI, kekuasaan Bung Karno, dan juga masyarakat Nasakom. Kita ini saat itu boleh dikata berjuang sendirian, tak ada teman, sementara kekuatan-kekuatan yang anti-PKI –yakni PSI dan Masjumi—jauh sebelumnya sudah dibubarkan oleh Bung Karno.

Sementara dalam rangka memenangkan pemilihan umum 1971, Kino-Kino sendiri, khususnya yang tergabung dalam Trikarya, tidak tampak memainkan partisipasi aktif dalam proses kampanye. Sekber Golkar lebih banyak dikelola oleh kelompok Ali Moertopo, Hankam, dan Menteri Dalam Negeri; khususnya dua yang pertama.

Operasi-operasi Opsus bermanfaat dalam memperkuat Sekber Golkar. Pelaksanaan operasi biasanya dengan jalan interensi ke dalam rapat-rapat atau musyawarah partai, untuk kemudian “memanipulasi” konvensi-konvensi partai yang telah ada untuk menciptakan krisis kepemimpinan, sehingga pada gilirannya pemerintah berkesempatan mendorong kepemimpinan yang dianggap dapat bekerja sama dengan pemerintah. Operasi penggalangan oleh Opsus juga guna menjamin bahwa kelompok-kelompok yang mungkin dapat mengobarkan permusuhan, tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar.

Target pertama adalah partai nasionalis terbesar, PNI. Operasi yang dilakukan Opsus menghasilkan terpilihnya Hadisubeno, menyingkirkan Hardi yang dikenal sebagai pengecam peranan Dwifungsi ABRI. Lalu diikuti dengan rekayasa terhadap partai kecil IPKI dari kelompok nasionalis lainnya, sehingga kongres tahunan pada bulan Mei 1970 menghasilkan pimpinan yang pro pemerintah. Tindakan yang sama juga menimpa PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Kongres 22 Oktober 1970 berakhir dengan kekisruhan besar karena munculnya dua badan eksekutif sekaligus, yang salah satunya memperoleh dukungan dari Opsus. Operasi-operasi serupa dalam waktu hampir bersamaan ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia).

Rekayasa terhadap kalangan Islam juga cukup terkemuka, yakni bagaimana Opsus melakukan rekayasa terhadap Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), wadah aspirasi politik golongan Islam modernis dengan basis masa dari bekas-bekas partai Masjumi. Sementara terhadap Islam tradisional dilakukan penggalangan melalui organisasi massa GUPPI (Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam) yang mana selanjutnya secara efektif menggarap massa Islam tradisional untuk ditarik masuk Golkar.

Terhadap Islam, pemerintah Orde Baru dan Angkatan Darat khususnya sejak awal menyadari mengenai kemungkinan naiknya pamor politik kekuatan Islam. Jatuhnya kekuatan ekstrim kiri PKI –yang kemudian secara formal diperkuat dengan keputusan pembubaran PKI—secara politis mengakibatkan naiknya pamor politik Islam sehingga terjadilah ketidakseimbangan (imbalance). Sayap Islam yang sedang mendapat angin kemudian cenderung hendak memperkuat posisinya. Padahal disadari oleh Angtakan Darat ketika itu bahwa di dalam sayap Islam masih terdapat bibit-bibit ekstrimisme yang amat potensial.

Sehingga policy umum militer ketika itu sebenarnya adalah menghancurkan kekuatan ekstrim kiri PKI, dan menekan (bukan menghancurkan) sayap Soekarno pada umumnya, sambil secara amat berhati-hati mencegah naiknya sayap Islam.

Tugas Opsus adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan cara mendobrak dan merekayasa sifatnya dalam waktu yang pendek lagi cepat. Misalnya tentang PWI. Kalau PWI waktu itu orientasinya masih ke Bung Karno, maka kita ubah pimpinannya. Seperti itu urusan Ali Moertopo.

Semua partai direkayasa dengan tujuan untuk membangun poros Pancasila, sehingga yang Nasakom dikeluarkan dari semua organisasi yang ada. Pada kondisi saat itu, rekayasa semacam ini tak bisa disalahkan, bahkan walaupun saya tidak terlibat, secara obyektif saya menilai Ali Moertopo sangat besar jasanya, bahwa rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Ali Moertopo memang amat diperlukan.

Operasi semacam itu dimaksudkan untuk menata kehidupan politik, khususnya menyangkut pembenahan infrstruktur politik (untuk mendobrak infrastruktur politik yang berorientasi pada ideologi dan golongan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan pola yang diperlukan bagi pembangunan), termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan dan fungsional. Lha, bagaimana Pak Harto sebagai pemegang SP-11 mampu melaksanakan tugasnyakalau MPR/DPR-nya masih dominan Nasakom? Tentu tidak mungkin. Seperti PNI, walaupun partai tersebut anti-PKI tetapi PNI ada masalah dengan Bung Karno karena memiliki hubungan dekat dengan Bung Karno. Waktu itu PKI juga meniupkan isu bahwa Angkatan Darat mau mengadakan kup terhadap Bung Karno. Akibatnya PNI bukan main curiganya terhadap Angkatan Darat, termasuk kecurigaan yang datang dari angkatan-angkatan lain yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Polri.

Tidak dapat disangsikan lagi, Ali Moertopo adalah tokoh yang berperanan amat penting dalam sukses Golkar pada pemilihan umum 1971, sekaligus membuat pamornya naik di mata Pak Harto. Ia adalah tokoh yang mendapat tugas langsung dari Pak Harto untuk suatu tugas conditioning, dalam konteks pengamanan Pancasila dari bahaya kekuatan ekstrim mana pun. Sejarah kemudian mencatat Opsus-nya Ali memainkan peranan yang menonjol dan disegani sekaligus ditakuti dan dibenci lantaran dianggap sebagai sesuatu kekuatan yang ingin memaksakan kehendak.

Bidang garapan Opsus sangat luas meliputi aspek ekonomi, intelijen, sampai melaksanakan penyelundupan bear-besaran. Tahun 1970-an organisasi ini pernah melakukan penyelundupan besar-besaran agar barang di dalam negeri menjadi murah. Waktu itu menjelang lebaran, beberapa kapal masuk dari Singapura menyelundupkan tekstil dan baju jadi.

Di Opsus, Ali Moertopo memiliki sejumlah orang kepercayaan. Tangan kanan Ali di bidang keuangan adalah Kolonel Ngaeran dan Kolonel Giyanto bagian “grasak-grusuk” cari uang. Saudara Giyanto dikatakan yang tahu di mana disimpannya uang-uang Opsus di luar negeri. Bidang operasi Kolonel Sumardan, sementara Kol. Pitut Soeharto bidang penggalangan politik Islam seperti menggarap PPP, NU, dan bekas DI. Di bagian pembinaan umat Islam ini, Pitut membina umat yang belum tergabung dalam suatu organisasi atau mereka yang masih liar. Bekas-bekas Darul Islam, umpamanya, itu urusan Pitut.

Sebagai gambaran mengenai sepak-terjang unsur-unsur Opsus, seorang bekas sejawat Pitut belakangan mengatakan, “Saya tidak senang dengan cara main Pitut, sebab bisa hancur sendiri. Ia terlalu banyak manuver, membohongi orang di sana-sini, tak malu walau ketahuan, air mukanya tetap biasa saja. Saya tidak mau begitu, nanti tidak punya sahabat. Buktinya sekarang, saat sudah bukan apa-apa lagi maka orang enggan menemuinya, sekadar menengok sekalipun.”

Mengikuti pola di dalam pengorganisasian intelijen, keanggotaan Opsus terbagi dua, di samping ada anggota organik (member of the organization) juga terdapat anggota jaring (member of the net). Anggota jaring kurang terikat, bila suatu proyek selesai maka bubar pula mereka, karena yang ada di sini biasanya dengan motivasi mencari uang atau sekedar advonturisme.

Yang termasuk anggota organik Opsus antara lain Pitut Soeharto, Letkol Utomo, Utoro SH. Sedangkan yang tergolong anggota jaring ialah Bambang Trisulo, Leo Tomasoa, Lim Bian Koen, Liem Bian Kie, Monang Pasaribu, Daoed Joesoef, dr. Suryanto, dan banyak yang lainnya lagi. Abdul Gafur disebut-sebut sebagai salah seorang bekas anggota jaring Opsus dan sempat dekat dengan lembaga studi tertentu, namun belakangan renggang.

Dana untuk Opsus besar sekali dan nyaris tak terbatas, entah dari mana dapatnya, di samping dari “usaha” sendiri yang dilakukan oleh para anggota organisasi, Soedjono Hoemardani juga biasa “mengusahakan” pendanaan bagi Opsus. Jadi kalau sepintas terlihat bahwa Opsus begitu kuat, antara lain berkat kuatnya dukungan pembiayan. Berapa persisnya anggaran Opsus, kita tidak pernah tahu, tapi yang jelas di bawah Ali Moertopo organisasi tersebut kelihatan kaya-raya dan dana mereka jauh lebih banyak dari yang dipunyai oleh intel Kopkamtib misalnya.

Berani dan suka nekad, serta lebih banyak menuruti kemauan sendiri: itulah Ali! Sehingga banyak sekali kegiatan Ali Moertopo atau bawahannya yang tidak sinkron dengan kegiatan anggota-anggota Bakin lainnya. Langkah-langkah Ali Moertopo menjadi selalu kurang pas dengan apa yang digariskan Jenderal Sutopo Juwono sebagai Ka Bakin. Seperti masalah penggalangan bekas-bekas DI Jawa Barat. Lantaran Bakin melarang, maka yang membina kemudian adalah Opsus. Oleh Jenderal Topo itu dinilai sudah melanggar, karena Ali Moertopo sebagai deputi Bakin tidak lagi mendengarkan kata-kata atasannya.

Para bekas DI semula dibina oleh Kodam Siliwangi supaya mereka jangan melakukan gerakan-gerakan lagi. Tapi sekonyong-konyong ditarik oleh Ali Moertopo ke Jakarta, namun dalam hal ini Kodam Siliwangi tidak bisa beruat apa-apa. Sedari itu hubungan Siliwangi dengan Ali Moertopo menjadi kurang baik.

Komando Jihad adalah hasil penggalangan Ali Moertopo melalui jaringan Hispran di Jatim. Tapi begitu keluar, langsung ditumpas oleh tentara, sehingga menjelang akhir 1970-an ditangkaplah sejumlah mantan DI/TII binaan Ali Moertopo seperti Hispran, Adah Djaelani Tirtapradja, Danu Mohammad Hasan, serta dua putra Kartosoewiryo Dodo Muhammad Darda dan Tahmid Rahmat Basuki. Kelak ketika pengadilan para mantan tokoh DI/TII itu digelar pada tahun 1980, terungkap beberapa keanehan. Pengadilan itu sendiri dicurigai sebagai upaya untuk memojokkan umat Islam. Dalam kasus persidangan Danu Mohammad Hassan umpamanya, dalam persidangan ia mengaku sebagai orang Bakin. “Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin.” Belakangan Danu mati secara misterius, tak lebih dari 24 jam setelah ia keluar penjara, dan konon ia mati diracun.

Pemanfaatan kelompok bekas-bekas DI/TII agaknya memang dianggap menguntungkan. Melalui pola “Pancing dan Jaring” para bekas DI itu dikumpulkan lantas dikorbankan (dikirim ke bui) melalui sebuah peristiwa yang semakin mengesankan bahwa Islam senantiasa berkelahi dengan ABRI, senantiasa memberontak, supaya timbul rasa alergi terhadap Islam.

Kelak semua rekayasa dan kerusuhan politik akan terjadi dengan memanfaatkan para bekas DI/TII yang telah digalang itu (“dipancing dan dijaring”): Peristiwa 15 Januari dengan mengorbankan kelompok Ramadi (Ramadi sendiri santer diberitakan mati secara misterius di RSPAD Gatot Subroto), Peristiwa Komando Jihad yang antara lain membawa kematian pada diri Danu Mohammad Hassan, Peristiwa Lapangan Banteng, Peristiwa Woyla. Alhasil, semua kerusuhan itu pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen.

Rakyat ibarat singa sirkus, jika perut mereka kenyang mereka akan mau diperintah apa saja, tetapi jika perut mereka lapar, mereka tidak segan-segan memangsa pawangnya sendiri” (Letnan Jenderal Ali Moertopo)

Ali Moertopo, tokoh yang dipuja tapi juga dibenci oleh lawan politiknya, betapapun, merupakan suatu bab penting dalam riwayat Orde Baru.

Referensi :

  • Untold Story / the X files Oleh : Syaifudin Bidakara (cuplikan dari buku bertajuk “Pangkopkamtib Jenderal Soemitro Dan Peristiwa 15 Januari 1974”, Heru Cahyono, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998) Halaman 44-50: 6
  • Saya Memang Ikut” Majalah Tempo Edisi 28 Januari 1984
  • Meninggal Dunia” Majalah Tempo Edisi 26 Mei 1984
  • Ia Berani Melawan Arus“, Majalah Tempo Edisi 26 Mei 1984

SUMBER

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.